Yulenus Enumby Desak MRP Tolak Perdasus OAP
Pernyataan tersebut disampaikan Yulenus kepada sejumlah wartawan seusai pengukuhan para kepala suku dalam suasana adat di Nabire, Jumat (18/9/2026).
Pencarian
187 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulenus kepada sejumlah wartawan seusai pengukuhan para kepala suku dalam suasana adat di Nabire, Jumat (18/9/2026).
Polemik terkait isu pendefinisian ulang Orang Asli Papua (OAP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) berakhir dengan kesepahaman.
Bukan karena pemerintah pusat tidak boleh membicarakan persoalan OAP. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mempunyai kewajiban memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tertib, adil, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya hendak disamakan dalam “penyamaan persepsi” tersebut?
Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan serah terima sertifikat badan usaha bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire, Engel Bertus Magai, S.Pd., menyampaikan pihaknya menyerahkan sertifikat usaha kepada para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) guna mendorong kemajuan ekonomi lokal.
Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya legalitas badan usaha bagi Orang Asli Papua (OAP) agar mampu bersaing secara sehat dalam dunia usaha di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Rumah yang diberi nama Rumah Syukur tersebut diserahkan kepada salah satu warga, Mama Yolmen, dalam sebuah prosesi yang turut disaksikan Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.Y., M.T., Rabu (26/8/2026).