Telaah Akademis dan Hukum Pendefinisian OAP di Tanah Papua
MK juga menegaskan bahwa pengakuan status OAP untuk calon kepala daerah harus berbasis pengakuan suku asal oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Oleh : Asir Mirip, S.Pd, M.Si
Dasar hukum nasional: UU Otonomi Khusus Papua mendefinisikan Orang Asli Papua (OAP) sebagai “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua”【45†L257-L261】. Definisi ini dipertegas dalam UU No.2/2021 (Perubahan UU 21/2001) dan dinyatakan konstitusional oleh MK, termasuk aspek pengakuan adat (karena MK menilai penerimaan orang luar melalui mekanisme adat memenuhi prinsip kepastian hukum berkeadilan【33†L82-L90】). MK juga menegaskan bahwa pengakuan status OAP untuk calon kepala daerah harus berbasis pengakuan suku asal oleh Majelis Rakyat Papua (MRP)【38†L32-L39】. Sebaliknya, terdapat gugatan yang menyoal frasa “dan/atau diakui oleh masyarakat adat” pada Pasal 1(22) UU Otsus, karena dianggap mereduksi kekhususan OAP【60†L113-L121】. Namun putusan MK baru-baru ini justru meneguhkan bahwa kedua kriteria (genealogi dan pengakuan adat) sah dalam konteks hak OAP【33†L82-L90】.
Regulasi provinsi di Tanah Papua: Sejauh ini baru Papua Barat dan Papua Tengah yang mengesahkan peraturan khusus tentang OAP. Perda Papua Barat No.4/2023 mengadopsi definisi OAP sesuai UU Otsus (rumpun Melanesia di Provinsi Papua)【65†L173-L180】, dan secara eksplisit membedakan hak ulayat (hak komunal masyarakat hukum adat)【65†L173-L180】 terpisah dari status OAP. Perda ini mengklasifikasi orang OAP sebagai: (a) lahir dari ayah+ibu suku asli Papua; (b) lahir dari ayah OAP dan ibu non-OAP; atau (c) lahir dari ayah non-OAP dan ibu OAP【65†L209-L212】. Jadi baik garis keturunan ayah maupun ibu OAP diakui sama-sama menghasilkan status OAP. Prosedur pengakuan orang luar (yang mendapat marga/adat Papua) mengharuskan penelitian dan verifikasi oleh MRP Papua Barat (MRPB)【69†L301-L309】.
Perdasus Provinsi Papua Tengah No.14/2026 juga mendefinisikan OAP berdasar suku asli Papua dan/atau pengakuan adat (sama seperti UU)【65†L177-L180】. Yang khas, peraturan ini mengenalkan kategori “Orang Turunan Papua”: yaitu mereka yang ayahnya bukan OAP tetapi ibunya OAP【66†L244-L247】. (Poin ini menegaskan sisi maternal keturunan dalam konteks lokal Papua Tengah.) Perdasus ini menegaskan pula bahwa orang bukan OAP yang diterima sebagai OAP (melalui adat) hanya dapat ditetapkan setelah penelitian dan verifikasi oleh MRP Papua Tengah (MRP-PPT)【75†L345-L352】. Prosedur verifikasi tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan internal MRP-PPT, dan pengakuan final ditetapkan dengan keputusan MRP-PPT【75†L345-L352】.
Provinsi-provinsi lain (Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua (lama)) masih dalam tahap penyusunan atau belum memiliki Perdasus khusus. Misalnya MRP Papua Selatan sejak 2025 telah merancang Raperdasus definisi OAP dan mendorong uji publik segera diselenggarakan【73†L81-L90】. Ketua MRP Papua Selatan menjelaskan bahwa dalam UU Otsus tetap ada dua acuan (genealogi dan/atau pengakuan adat)【73†L81-L88】, sehingga Perdasus diperlukan untuk menguraikan tatacara pengakuan tersebut (misal syarat adopsi adat bagi pendatang lama)【73†L86-L94】. Pemerintah provinsi harus memberikan dukungan, termasuk anggaran, agar Raperdasus tersebut selesai melalui proses legislasi【73†L97-L105】.
Isu kekerabatan dan keturunan: Secara tradisional, banyak suku di Papua menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Misalnya beberapa masyarakat di Papua Barat mengutamakan garis ibu, sedangkan di pegunungan lainnya garis ayah. Jika definisi OAP menekankan hanya garis tertentu (misal hanya paternal saja), maka separuh komunitas bisa tersisih. Perbedaan rumusan “ayah/ibu OAP” dalam regulasi provinsi menunjukkan potensi konflik: Papua Barat mengakui baik ibu maupun ayah OAP sama-sama menghasilkan status OAP【65†L209-L212】, sedangkan Papua Tengah secara khusus menominasikan kategori terpisah bagi yang hanya “ibu OAP, ayah non-OAP”【66†L244-L247】. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menghormati adat setempat tanpa menciptakan diskriminasi gender. Frasa “dan/atau diakui oleh adat” juga sering menimbulkan kontroversi: beberapa kalangan menganggapnya terlalu longgar【60†L113-L121】, namun MK menilai mekanisme pemberian marga/adat kepada pendatang dan persetujuan adat terhadap OAP sudah sejalan dengan prinsip Otsus【33†L82-L90】. Oleh karena itu, regulasi daerah perlu mengurai mekanisme adat secara jelas.
Peran adat dan MRP: Pengakuan status OAP tidak bisa dipisahkan dari lembaga adat dan MRP. UU Otsus dan Perdasus menegaskan bahwa MRP adalah representasi kultural OAP【65†L170-L178】 yang berwenang melindungi hak-hak OAP dengan menghormati adat dan budaya【65†L170-L178】. Dalam praktiknya, Perda/Perdasus Papua Barat dan Papua Tengah menempatkan MRP sebagai pihak yang verifikasi pengakuan OAP berdasarkan rekomendasi adat【69†L301-L309】【75†L345-L352】. Putusan MK 29/PUU-IX/2011 juga menegaskan bahwa status OAP calon kepala daerah harus didasarkan pada pengakuan adat suku asal calon tersebut【38†L32-L39】. Dengan demikian, MRP (Provinsi maupun Kab/Kota) perlu diberi sumber daya dan wewenang nyata untuk menyelenggarakan uji publik, penelitian adat, dan pencatatan resmi keanggotaan adat sebelum menetapkan status OAP seseorang.
Data kependudukan OAP: Pasal 16 UU Otsus mensyaratkan pendataan OAP sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan. Perdasus Papua Tengah pun mewajibkan penyusunan data kependudukan OAP melalui sistem administrasi kependudukan daerah【54†L1-L4】. Tanpa data terintegrasi, kebijakan afirmasi (pendidikan, kesehatan, kursi legislasi, rekrutmen PNS) bisa tersesat. Dalam Rakor Data OAP Se-Tanah Papua (Mei 2026), Wakil Mendagri menegaskan pentingnya data OAP yang akurat sebagai “pilar utama” keberhasilan Otsus dengan prinsip 5T (Tepat Data, Waktu, Sasaran, dll)【71†L99-L107】. Catatan menunjukkan baru sekitar 2,28 juta penduduk Papua terdaftar sebagai OAP di SIAK per Mei 2026, dari total 5,8 juta jiwa (Papua Tengah tertinggi ~999.025 orang)【71†L110-L115】. Ini mengindikasikan perlunya kesatuan data OAP satu pintu yang melibatkan BPS, Dukcapil, dan MRP di semua level.
Dampak dan risiko: Variasi definisi OAP antar-daerah berpotensi menimbulkan ketidakseragaman status, sengketa identitas, dan diskriminasi. Misalnya, seseorang bisa dianggap OAP di Provinsi A namun tidak di Provinsi B, padahal berasal dari suku asli Papua. Ini mengancam keadilan afirmasi: alokasi kuota pendidikan, jabatan publik, ataupun perolehan lahan adat bisa timpang. Perbedaan kriteria juga rawan disalahgunakan dalam politisasi, seperti kandidat pemimpin lokal yang “dipastikan” OAP oleh pilkada. Di bidang adat, pembedaan antara keanggotaan individu (OAP) dengan hak ulayat komunitas harus jelas—Perda Papua Barat telah mengatur definisi hak ulayat secara terpisah【65†L173-L180】. Jika tidak dijernihkan, pengakuan OAP bisa disalahtafsirkan sebagai hak kolektif komunal (atau sebaliknya), menimbulkan konflik tanah dan sumber daya. Selain itu, ketidakjelasan definisi dikhawatirkan menghambat proses ujian diri adat, kepercayaan publik, dan upaya dokumentasi budaya Papua.
Rekomendasi kebijakan: Berdasarkan analisis di atas, beberapa langkah konkrit perlu dipertimbangkan:
· Harmonisasi definisi OAP: Enam provinsi se-Tanah Papua (Provinsi Papua dan lima provinsi baru) perlu menyepakati tolok ukur tunggal. Pemerintah provinsi bersama MRP pusat dan daerah dapat membentuk forum koordinasi untuk menyelaraskan definisi OAP agar tidak ada tumpang tindih. UU Otsus jelas menggunakan parameter ras Melanesia dan pengakuan adat【45†L257-L261】, sehingga daerah dapat membuat mekanisme pelaksanaan turunan tanpa mengubah inti definisi nasional. Perlu ditetapkan pedoman minimal (misalnya usia adopsi, pelibatan tokoh adat, dokumentasi adat) agar praktik pemberian marga/adat berjalan konsisten.
· Percepatan penyusunan Perdasus yang belum ada: Pemerintah provinsi (papua selatan, peg umg, barat daya, dst.) bersama DPRP/DPRK didorong segera menyusun dan mengundangkan Perdasus OAP seperti yang dilakukan Papua Barat dan Tengah. Dukungan anggaran untuk uji publik dan pembahasan melibatkan tokoh adat/ilmuwan sangat penting【73†L97-L105】. Konsultasi publik perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat adat terkait agar kebijakan bersifat inklusif.
· Kewenangan MRP diperkuat: MRP (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) harus difasilitasi dengan anggaran dan keilmuan untuk melakukan verifikasi adat. Hal ini termasuk pelatihan bagi panitia adat dan staf MRP, serta sistem informasi pencatatan OAP yang transparan. Misalnya, Papua Barat dan Tengah telah menetapkan MRP sebagai lembaga verifikasi resmi【69†L301-L309】【75†L345-L352】; model serupa perlu diadopsi provinsi lain dengan dukungan pusat (Mendagri) dan dokumen hukum (Perpres/PP atau Petunjuk Teknis).
· Satu Data OAP: Kementerian Dalam Negeri, bersama BPS dan Dukcapil, perlu mempercepat implementasi integrasi Satu Data OAP. Data kependudukan yang memuat kolom OAP harus mutakhir di SIAK nasional. Temuan rakor Mei 2026 menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menggandeng unit kerja Dukcapil, statistik, dan lembaga adat dalam sensus nasional pada 2028【71†L99-L107】【71†L110-L115】. Setiap kab/kota di Papua harus memastikan pendataan integratif (obyek OAP, per kampung) agar program afirmatif (sekolah, beasiswa, program kesehatan, dll.) tepat sasaran.
· Pemihakan hukum dan afirmasi: DPRP/DPRK perlu mempertimbangkan penambahan kewenangan afirmasi sesuai hak OAP; misalnya memberi jaminan kursi legislatif bagi tokoh adat sesuai semangat Pasal 12 UU Otsus. Pemerintah pusat dan provinsi dapat mengeluarkan petunjuk teknis (bila perlu) untuk menjamin partisipasi OAP di jabatan publik (eksekutif/legislatif) sesuai UUD.
· Sosialisasi dan pendidikan hukum: Akademisi dan tokoh masyarakat diamanatkan membangun kesadaran publik mengenai arti OAP dan perbedaan hak individu OAP vs hak ulayat komunal. Kejelasan terminologi penting agar tidak ada klaim palsu atau stigma. Misalnya, banyak orang Papua Selatan menerima marga baru tanpa proses resmi【73†L86-L94】; kampanye informasi dan program advokasi hukum bisa mendorong penataan adat yang lebih akuntabel.
Secara keseluruhan, kebijakan definisi OAP harus mengacu pada UU dan MK (tidak berlebihan mengubah substansi), tetapi pelaksanaannya menyesuaikan keragaman adat di lapangan. Dengan melibatkan MRP dan pemangku adat secara serius, serta memastikan data tunggal dan mekanisme verifikasi yang jelas, diharapkan kebijakan OAP di Tanah Papua lebih adil, terukur, dan mendukung tujuan afirmasi konstitusional tanpa menimbulkan sengketa baru.
Sumber: UU No.21/2001 jo No.2/2021 (Definisi OAP)【45†L257-L261】; Putusan MK No.29/PUU-IX/2011【38†L32-L39】; Putusan MK Kompilasi 2024 (pengakuan adat dan keadilan hukum)【33†L82-L90】; Perda Prov. Papua Barat No.4/2023 (definisi dan klasifikasi OAP, hak ulayat, MRP)【65†L173-L180】【65†L209-L212】【69†L301-L309】; Perdasus Prov. Papua Tengah No.14/2026 (definisi, orang turunan Papua, verifikasi MRP-PPT)【66†L235-L242】【66†L244-L247】【75†L345-L352】; media RRI dan portal pemerintah terkait MRP dan Rakor OAP【73†L81-L90】【71†L99-L107】【71†L110-L115】. (Kata kunci: definisi OAP, Perdasus OAP, Majelis Rakyat Papua, adat Papua, data kependudukan, hak ulayat, afirmasi OAP). (Penulis adalah mantan Sekda Kabupaten Intan Jaya)
Bagikan artikel ini



