Nabire Bangun Greenhouse Pembibitan Kelompok Tani OAP
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Septinus Korowa, menjelaskan fungsi utama dari bangunan pendukung pertanian tersebut.
Pencarian
187 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Septinus Korowa, menjelaskan fungsi utama dari bangunan pendukung pertanian tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Septinus Korowa, menyampaikan seluruh pembiayaan fasilitas tersebut dialokasikan dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Maksud dan tujuan kami dari Dinas Perindustrian memberikan bantuan ini kepada Orang Asli Papua agar kita juga bisa memiliki tempat pencetakan batako mandiri. Dengan demikian, pemanfaatan keberlanjutan Otsus ini benar-benar berhasil dan berdampak nyata,” ujar Jenie Kawer saat diwawancarai Papuapos Nabire.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Nabire, Marthen Toding, S.KM., M.Kes., menjelaskan kegiatan mulia ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Yohanes Aris Pakombong, S.E., M.Si., dalam laporan pembukaannya menyampaikan bahwa terdapat 11 jenis fasilitas mesin atau peralatan beserta pelatihan yang diserahkan kepada kelompok penerima manfaat.
Menurut Donatius, dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), perlu ada penanda yang dapat membedakan identitas OAP dengan penduduk pendatang atau non-Papua.
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Para pengusaha tersebut datang sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka ingin memastikan sejauh mana kesepakatan yang pernah dibahas telah dijalankan, terutama menyangkut penyerahan dan kejelasan anggaran perubahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka.