NABIRE – LPMA SWAMEMO melalui Sekjennya, John Kobepa, menilai daerah Degeuwo tidak layak untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ada sejumlah alasan yang mendasari penilaian itu. Salah satunya, sejak tahun 2001 hingga 2013 terjadi ketidakadilan dalam hal perolehan hasil yang didapat dari semua perusahaan illegal di Degeuwo.     Alasan lainnya, menurut John Kobepa, dengan adanya perusahaan illegal di sepanjang Degeuwo telah mengakibatkan terjadi banyak masalah sosial.  Seperti kerusakan lingkungan hidup, terjadi pelanggaran HAM yang cukup tinggi. Selain itu, dirinya juga menilai telah terjadi pelanggaran administrasi. Operasional di wilayahDegeuwo bukan melalui surat ijin resmi, tetapi hanya berupa rekomendasi.   “Pelanggaran administrasi lainnya juga terjadi, seperti masa ijin sudah selesai bukan lewat melalui MoU, banyak perusahaan illegal yang tipu-tipu masyarakat 3 suku atau janji-janji kepada pemilik lokasi serta tidak ada kejujuran,” tambahnya.   Menurut John, Degeuwo bukan minta WPR tetapi pengusaha illegal yang beroperasi di wilayah itu untuk segera ditutup. Karena wilayah ini bukan daerah baru, sementara lingkungan dan rakyat sudah hancur.   “Bagi yang ingin WPR, bagaimana solusinya pengusaha illegal juga jalan WPR juga jalan, nantinya akan jadi apa ?” tuturnya.   Dirinya juga mempertanyakan kapan WPR persentasikan, apakah ini kepentingan rakyat atau siapa ? Dirinya juga mengingatkan agar Dewan Adat Paniai tidak diboncengi oleh kepentingan. “Jangan asal bersuara, lihat dan duduk, banyak permasalahan rakyat,” tambahnya.   Lebih lanjut dikatakan, selama ini LPMA SWAMEMO memantau semua rakyat dan pihaknya mendapati bahwa yang diinginkan hanya satu, penambangan Degeuwo ditutup.   Dirinya juga mengatakan, Instruksi Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan larangan melalui SK Gubernur nomor : 1 tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan penambangan emas tanpa ijin diseluruh wilayah Papua. Selain itu, pemerintah Kabupaten Paniai juga mengeluarkan aturan dengan nomor : 53 tahun 2009 tentang penutupan lokasi penambangan emas.   Sekjen LPMA SWAMEMO menghimbau kepada semua pihak baik Dewan Adat Paniai maupun masyarakat untuk tidak terlalu urus kepentingan dan melindungi pengusaha illegal. Tetapi mari kita lebih banyak berpihak kepada rakyat dan selamatkan misi Allah untuk selamatkan manusia dan lingkungan hidup.   “Ini tugas besar, karena sudah kita kasih makan orang-orang Indonesia dan seluruh dunia dari hasil emas Degeuwo,” harapnya. (ros)