Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Nasional
58
Artikel
Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, mengungkapkan bahwa program-program yang bersifat sektoral, elitis, dan berbiaya tinggi cenderung dinilai berjarak dari kebutuhan mendesak masyarakat. Program-program tersebut menempati posisi terbawah dalam hal kebermanfaatan yang dirasakan publik.
Dalam laporan itu, Pansus Papua menyoroti kondisi sosial dan kemanusiaan masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak konflik bersenjata. Berdasarkan laporan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, pengungsian warga sipil masih terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
Bantuan ini direncanakan disalurkan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ucap Menaker Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/10/2026).
Yassierli mengatakan program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berakibat pada mahasiswa tidak memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh beasiswa KIP, meskipun kondisi ekonomi keluarganya sebenarnya membutuhkan dukungan pemerintah.
Menurut Yassierli, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Melalui pembahasan bersama DPR RI, Pemerintah berupaya menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat keseimbangan antara pelindungan pekerja/buruh dan keberlanjutan dunia usaha.