NABIRE - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memprioritaskan kadernya ketika mengajukan nama Bakal Calon (Balon) Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2015. Tidak etis untuk menyebutkan nama-nama yang ‘melamar’ Partai Hanura menuju Pemilukada.   Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Nabire, Abner Kalem menegaskan, hal ini menjawab pertanyaan media ini, Selasa (14/4) berapa orang yang mendaftar di Partai Hanura untuk mendukung figur yang berniat maju sebagai Balon Bupati/Wakil Bupati Nabire. Kalem mengaku sudah ada beberapa figure, namun tidak etis untuk disebutkan sementara ini. Sebab, DPC Hanura hanya menampung dan mengusulkan nama-nama bakal kandidat ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat provinsi untuk selanjutnya diproses ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hanura. Sekalipun beberapa nama sudah diajukan DPC Hanura ke DPD tingkat provinsi, Kalem menegaskan, partainya tetap akan memprioritaskan kader partai. Mantan Legislator Nabire ini mengatakan, tidak etis untuk menyebut nama saat ini, karena malu kalau pada akhirnya DPP menunjukkan nama lain. Sebab, sekalipun daerah mengusulkan sejumlah sesuai mekanisme, tetapi bisa saja DPP menetapkan nama lain diluar bakal calon yang diajukan dari partai. Karena, kadang-kadang pusat bisa saja menunjuk nama lain sesuai dengan kepentingan partai tingkat pusat.  “Malu, kalau terakhir DPP menentukan nama lain di luar nama yang diusulkan dari daerah,” alasannya. Sebagai kader partai, Kalem menambahkan, sekalipun nantinya ada nama lain diluar dari nama-nama yang diusulkan dari daerah, siap mengamankan mengamankan. Karena kader partai yang baik harus loyalitas terhadap partai. Oleh karena itu, sekalipun nantinya nama yang disetujui DPP untuk diusung dari Partai Hanura, diluar nama yang diajukan dari daerah, sebagai kader partai harus loyal dan mengamankan kemauan partai. Politisi ini mengatakan, partainya tidak melakukan pendaftaran terbuka karena wewenang untuk menentukan figur direkomendasi dari pusat, bukan dari daerah sehingga daerah hanya bisa mengusulkan beberapa nama. (ans)