BERITA HAEL : SMPN 3 Salurkan Dana BSM Bagi 121 Mantan Muridnya   NABIRE - Kamis (11/9) SMP N 3 Nabire kembali menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2013/2014 bagi 112 orang mantan murid yang telah lulus dan kini telah melanjutkan di bangku pendidikan SMA/SMK yang ada di seputar Nabire maupu luar Nabire.  Karena dana tersebut merupakan hak ke-112 murid yang telah tamat. Ke-112 mantan siswa/siswi itu diminta kembali ke sekolah untuk melengkapi persyaratan. Karena dana BSM yang diterimanya itu secara langsung melalui bank.  Sehingga para mantan murid kembali untuk pihak sekolah SMP N 3 mengecek, daftar nama, kartu pelajar, data siswa/i beradasrkan buku raport dan surat rekomendasi yang diketahui kepala dinas. “Dana BSM merupakan hak anak yang diperoleh dari pemerintah untuk tahun pelajaran 2013/2014, sehingga pihak sekolah dalam hal ini para guru yang bertugas menanganinya dapat membantu mengurus persyaratan yang diminta,” ujar Kepala SMP N 3 Nabire, B. Pangendaheng, S.Pd kepada papuapos Nabire Kamis (11/9 ) di ruangan kerjanya. Dan dengan pencairan dana langsung di bank agar dapat melatih anak-anak usia remaja ini untuk mengetahui sistim transaksi yang ada di bank.  Karena kedepan mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yang tentunya orang tua dapat mengirim uang dengan menggunakan jasa bank.  Sehingga mulai dari sekarang harus dibekali dengan pengenalan transaksi uang di bank. Dana BSM yang diberikan kepada 112 orang mantan murid SMP N 3 Nabire itu sebesar Rp. 37500 per orang anak. Diharapkan dana ini akan ikut meringankan kebutuhan biaya pendidikan di bangku sekolah SMA/SMK.  Dengan demikian orang tua murid pun tidak terlalu merasa adanya beban kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. (Erens E. Rumbobiar)   Ada foto Antrian Mantan Murid SMP N 3 menyerahkan Data ke pihak sekolah.     BERITA 4 KOLOM :   ISI BERITA DAERAH LAINNYA, KALAU ADA BERITA WARTAWAN BISA DIMASUKAN DISINI     BERITA HALAMAN 2 :   Papua dan Pusat Mesti Sepakat Bangun Manusia Dulu NABIRE - Dalam media ini tanggal 6 September dikabarkan bahwa Pemda Papua melalui gubernur sudah bertemu presiden terpilih, Jokowi pada 2 September 2014 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Papua telah dimasukkan di dalam 5 agenda nasional. Dalam diskusinya, presiden menawarkan program membangun jalan kereta api dan sesuai janji saat kampanye di Papua akan dibangun 3 buah pasar induk. Gubernur Papua pun meminta agar orang Papua bisa duduk di kursi kementerian untuk dapat mengimplementasikan suara rakyat Papua secara langsung dan benar. Dikatakan Drs. Anton Agapa, dua program yang ditawarkan presiden terpilih belum saatnya dilaksanakan. Pemda Papua (gubernur) perlu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang memakan dana besar padahal bukan merupakan kebutuhan mendasar. Dengan adanya jalan kereta api, biaya transportasi bagi rakyat murah dan lancar. Tetapi berdampak negatif bahwa masyarakat akan lebih berfoya-foya dari kota ke kota dan begitulah keadaan biasanya di Papua. Selain itu, rakyat pribumi juga belum siap menjadi pemeran utama pasar induk. Rakyat Papua mayoritas masih berpola hidup konsumtif, bukan pengusaha professional atau pedagang. Jadinya pasar dibangun untuk  rakyat pendatang. Lihat saja, di desa/distrik banyak pasar baru tidak dimanfaatkan rakyat setempat dan itulah kenyataannya. Menyangkut apa yang perlu dibangun di Papua mesti didiskusikan dulu di tingkat provinsi. Dan jangan dilupakan mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui baik tentang masalah, kebutuhan, dan solusi tepat menyangkut pola pembangunan manusia di Papua. “Yang jelasnya kalau kita lihat masalah dan kebutuhan hidup kebanyakan orang di Papua mesti berkisar pada program pembangunan manusianya, termasuk hak-hak hidupnya. Pemda Papua jangan bingung. Banyak program pembangunan dapat ditawarkan ke pusat. Diantaranya apa yang telah diperjuangkan gubernur yaitu mengenai hak penghasilan pajak dari sumber daya alam (SDA) Papua yang dinikmati pusat, termasuk potensi alam hutan berupa kayu-kayuan, dan seterusnya,” ujar Anton. Katanya, masalah hak Papua itu dituntaskan dulu. Papua harus puas dan tenang. Apa yang menjadi hak-hak orang Papua musti dihargai dulu. Orang Papua telah mengetahui apa yang menjadi haknya di pusat. Tetapi tidak ada orang Papua yang duduk di kursi DPR RI, MPR, Kementerian, dan lain-lain. Sehingga tidak bisa diperjuangkan semua apa yang menjadi haknya Papua. Secara politis di Indonesia Papua tetap terjajah oleh karena perlakuan tidak menghargai hak-haknya Papua. Oleh karena itu ingat membangun Papua utamakan dulu membangun manusianya. Membangun manusia tidak terlepas dari menghargai hak-haknya. Lebih lanjut dikatakan, membangun manusia tidak lain dari menjawab kebutuhan dasar seperti perumahan rakyat di kawasan Papua Tengah, wilayah pedalaman dibutuhkan program transmigrasi lokal (translok). Perlu keluarkan masyarakat dari tengah hutan, dari rumah-rumah beratap rumput dan seterusnya. Dibutuhkan perumahan rakyat dalam jumlah ribuan rumah, dstnya. Membangun manusia tidak lain daripada menjawab kebutuhan pekerjaan. Pemerintah menciptakan pekerjaan  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah lancar tiap tahun ada. Bagi rakyat dibutuhkan program profesionalisasi pola hidup. Dari orang pribumi Papua belum ada petani professional, nelayan professional, peternak professional, pedagang professional, dstnya. Masyarakat harus dibiasakan memiliki pekerjaan tetap. Ditegaskan, membangun manusia tidak lain daripada meningkatkan pola pendidikan di Papua. Sesuai keadaan dan kebutuhan di Papua perlu dibangun sekolah-sekolah unggulan berpola asrama di sejumlah daerah strategis. Mutlak perlu dibangun sekolah unggulan tingkat  SLTP dan SLTA dengan asramanya langsung di atas areal  tanah yang luas satu dan sama. Pola penangannya antara lain, bahwa para siswa SLTP, sekolah unggulan tersebut diterima siswa-siswi juara 1,2,3 dari semua Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten. Tentu disiapkan modal awal yang cukup demi kelanjutan hidupnya sekolah plus asrama tersebut. Penanganan selanjutnya diserahkan kepada pihak gereja. Pihak pemerintah tidak bisa dipercaya untuk pekerjaan membangun manusia seperti ini. Hanya bisa diharapkan tanggungan biaya study kelanjutannya bagi para siswa lulusan sekolah unggulan dimaksud. Dan itu urusannnya Pemda setempat. “Membangun manusia tidak lain daripada meningkatkan perhatiannya dibidang kesehatan,” tambahnya. Dikatakannya, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pusat adalah antara lain : program buka isolasi daerah. Perlu