BERITA HAEL : Pemerintah Pusat Jadikan Carstensz dan Ugimba Daerah Unggulan Wisata   SUGAPA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, akan menjadikan Puncak Carstensz sebagai daerah unggulan wisata dan Kampung Ugimba di Kabupaten Intan Jaya, sebagai desa wisata di Papua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Mari Elka Pangestu, Selasa (23/9) hari ini, akan menandatangani prasastinya di Jakarta. Kepada media ini, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, membenarkan bahwa pihaknya akan menghadiri penandatanganan prasasti tersebut. Katanya, sejumlah pejabat di tingkat Kabupaten Intan Jaya maupun di tingkat Provinsi Papua, juga akan turut serta menghadiri acara tersebut. Diantaranya, Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Ketua Bappeda Provinsi Papua, serta sejumlah pejabat di tingkat Kabupaten Intan Jaya. Lebih lanjut dikatakan Bupati Nato, dengan penandatanganan prasasti Puncak Carstensz sebagai daerah unggulan wisata ini secara langsung juga meneguhkan bahwa lokasi itu berada dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya. Karena selama ini, kata Bupati Nato, masih ada pihak lain yang mengklaim bahwa Puncak Carstensz menjadi wilayahnya. Disinggung soal prospek wisata Puncak Carstensz kedepannya, lanjut Bupati Nato, dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, sudah barang tentu kedepan akan semakin maju. Dengan dijadikannya Puncak Carstensz sebagai daerah unggulan wisata, sudah barang tentu pemerintah pusat tidak tinggal diam. Namun kedepan sangat dimungkinkan akan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wisata Puncak Carstensz ini. “Pengembangan potensi wisata di Tanah Papua, kita tahu bahwa untuk wisata laut pengembangan lokasi wisata ada di Raja Ampat. Sedangkan untuk pegunungan, ada Puncak Carstensz yang menjadi tujuan wisata. Dengan adanya perhatian pemerintah pusat, kedepan tentu Puncak Carstensz akan semakin terkelola dengan baik dan imbasnya akan menyedot wisatawan yang lebih banyak untuk berwisata ke Puncak Carstensz,” ujarnya. Siaran pers Direktur Carstensz Adventure, Maximus Tipagau, menyebutkan, penandatanganan prasasti ini akan disaksikan oleh Pemprov Papua, Pemkab Intan Jaya dan tokoh masyarakat dari Kampung Ugimba. Katanya, dengan penandatanganan prasasti ini, maka wisata Puncak Carstensz akan sama dengan tempat wisata yang sudah dikenal di dunia seperti Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan beberapa tempat wisata lainnya. Dikatakan, selama ini daerah Carstensz sering kali dianggap daerah yang tidak aman. Isu ini menurutnya sengaja dihembuskan agar wisatawan asing tidak berkunjung ke Puncak Carstensz. Oleh sebab itu, dengan adanya penandatanganan prasasti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, maka Puncak Carstensz bisa mendapat perhatian khusus. (ros)    FOTO : KASIH FOTONYA BUPATI INTAN JAYA, NATALIS TABUNI     BERITA 4 KOLOM :   Penerimaan CPNS Papua “KJ” Jayapura - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua makin kurang jelas alias “KJ”. Meski Gubernur Papua Lukas Enembe sudah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sejak bulan lalu. Kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin, Kepala Badan Kepegawain Provinsi Papua, Charles Kambuaya, mengatakan  bahwa, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kemen PAN-RB soal surat Gubernur. Namun belum di dibahas oleh tim Panselnas, mereka masih cari waktu untuk membahasnya. Ungkapnya. Menurutnya,  surat dari Gubernur sudah diterima oleh Kemen PAN-RB pada tanggal 28 Agustus lalu. Namun surat tersebut belum dibahas oleh tim Panselnas, hal ini yang menyebabkan penerimaan CPNS untuk Papua belum dibuka. Walaupun kemenPAN-RB keberataan atas permintaan Gubernur tersebut, namun menurut Kambuaya, pemerintah Pusat harus dapat melihat kondisi di Papua.   “Pusat harus melihat kondisi di Papua, walaupun mereka keberatan tapi Pusat harus memberi jawaban,” ucapnya. Ditanya mengenai kuota CPNS tahun ini, Kambuaya mengaku, sesuai kuota yang diajukan Pemprov Papua sebanyak 800 orang lebih. Namun yang disetujui hanya 170 orang dan tidak ada lagi penambahan kuota.  “Sebab Kita di Provinsi sudah tidak bisa minta tambahan, karena Menpan-RB sudah mengetahui PNS di provinsi sudah kelebihan pegawai, jadi kalau kita mau minta tetap tidak dikasih, tapi kalau Kabupaten/Kota masih bisa. Selain itu, kata Kambuaya, Pemerintah Provinsi Papua terus memperjuangkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Papua tetap menggunakan sistem manual atau Lembar Jawaban Komputer (LJK). Selain itu, penerimaan CPNS untuk Papua masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengenai permintaan Gubernur Papua yang menginginkan penerimaan CPNS tahun di Papua menggunakan sistem LJK. “Inti dari permintaan Papua adalah kita di Papua belum siap menggunakan sistem CAT, jadi kita minta tahun ini di Papua belum menggunakan CAT. Jadi untuk tahun ini penerimaan di Papua masih menggunakan manual dulu sambil dipersiapkan fasilitasnya,” terangnya. Sebab, menurut Kambuaya, tahun ini Papua masih mempersiapkan fasilitas. Walaupun tahun depan penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT. (bams)   2015, Pemkab Paniai Mekarkan 12 Distrik ENAROTALI - Pemerintah Kabupaten Paniai berencana memekarkan 12 Distrik di wilayahnya tahun depan. Hal tersebut dilakukan Pemkab Paniai karena rentang kendali antara pemerintahan di tingkat kabupaten, distrik dan kampung dapat teratasi. Menurut Bupati Paniai, Hengki Kayame, SH.MH, sebelum dimekarkan 12 distrik tersebut akan diadakan studi kelayakan di 70 kampung dibawah naungan 10 distrik yang ada di Kabupaten Paniai. Kata bupati, studi kelayakan tersebut akan dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi. “Kami akan panggil lembaga-lembaga pendidikan yang berkompten di Indonesia seperti Universitas Cenderawasih UNCEN, Universitas Hasanudin UNHAS dan lain-lain yang bekerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat,” katanya.     Bupati Hengki Kayame mengatakan, pemekaran 12 distrik ini dilakukan agar mempersempit rentang kendali yang jauh antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan yang ada di distrik dan kampung.  Sementara itu, Sekda Paniai, Ir. Petrus Tangke Rombe memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kabag Pemerintahan Kampung agar segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan koordinasikan kepada kepala distrik dan kepala kampung. “Melanjuti kebijakan Bupati Paniai, kami di sekretariat daerah telah mempersiapkan proses administrasi kesiapan untuk turun ke wilayah wilayah pemekaran,” tuturnya.    Sekda Petrus menambahkan, draf perencanaan pemekaran belasan distrik dan ratusan kampung baru akhir tahun ini. (ist)     KEKURANGAN BERITA 4 KOLOM ISI DENGAN BERITA DAERAH LAINNYA     BERITA HALAMAN 2 :     Semuel Siriwa : Nabire akan Jadi Lumbung Pangan bagi Papua Tengah NABIRE – Bertempat dipingir Jalan Raya Legari, Sabtu kemarin dilaksanakan Panen Raya Kedelai seluas 45 hektar di Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Dari acara panen raya yang dihadiri Bupati Nabire yang diwakili Asisten III Setda Nabire, Pieter Erari, Dandim 1705/Paniai dan beberapa pejabat dilingkungan Setda Nabire ini juga dihadiri dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holkikultura Provinsi Papua. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holkikultura Papua, Ir. Semuel Siriwa, M.Si, mengatakan dengan panen raya kedelai ini kedepan pihak Pemerintah Provinsi Papua, akan mencanangkan Kabupaten Nabire sebagai lumbung pangan bagi masyarakat yang ada di wilayah Papua bagian tengah secara khusus dan Papua secara umum. Selain kedelai, lanjutnya, di Nabire juga pernah dilaksanakan panen raya padi. Sehingga dengan potensi yang ada ini, kedepan Nabire disiapkan sebagai daerah penyanggah pangan bagi daerah-daerah yang ada disekitar kabupaten ini.  Secara khusus bicara menyangkut kedelai dan pasca panen, terang Semuel, sesungguhnya kegiatan panen raya ini merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan terus meneruh, kalau disebut panen dilaksanakan atau terjadi pasca/musim tanam oleh para petani kita. Sesuai apa yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Nabire tadi bahwa kegiatan panen raya ini dilaksanakan dihamparan lahan seluas kurang lebih 45 Hektar kegiatan panen raya kedelai. Ditambahkan, sekaligus sebagai informasi bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat, bahwa kegiatan ini sesungguhnya merupakan atau mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui program APBN, dan kegiatan ini untuk Nabire kami sebut kegiatan pengembangan tanaman (SLPTT) kedelai serta