BERITA HAEL : Isu Carateker Bupati Turun Oktober, Tak Benar   NABIRE – Belakangan ini terdengar selentingan kabar yang menyebutkan terkait sudah semakin dekatnya proses dan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire akan turun penjabat (carateker) Bupati Nabire pada bulan Oktober 2014 mendatang. Hal ini dijawab Bupati Isaias Douw, S.Sos bahwa isu ataupun informasi itu tidak benar. Menurut Isaias, yang menyebutkan hal itu adalah orang yang bersangkutan tidak mengerti dan membaca aturan baru tentang Pemilukada dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lainnya. Orang-orang seperti ini jangan tipu-tipu masyarakat dan alam Nabire ini, karena masyarakat dan alam Nabire itu pasti akan mengetahuinya. Dijelaskan Isaias, dirinya dan wakil bupati masih jalan atau menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire sampai tanggal 5 Mei 2015 mendatang. Sehingga kalaupun misalnya pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia terlaksana termasuk Kabupaten Nabire, maka kemungkinan masa dirinya menjabat sebagai kepala daerah akan ditambah 6 bulan lagi, yakni sekitar bulan Oktober tahun depan. “Bulan Oktober 2014 nanti ini akan turun karateker dan bupati serta wakil bupati mengundurkan diri itu tidak benar. Yang benar, mungkin nanti ketika kami maju, baik itu saya maupun wakil bupati, maka masa kampanye yang akan mundur. Atau istilah kami nanti ijin untuk kampanye, bukan berarti nanti kami mundur dari bupati dan turun karateker,” tegasnya. Lanjut Bupati Isaias Douw, nanti ini kita akan lihat siapa tahu aturannya ataupun mekanisme akan berubah. Yang pasti, untuk menjawab isu yang berkembang belakangan ini yang menyebutkan akan turun carateker pada bulan Oktober 2014 itu tidak benar. “Itu informasi dari mana, ini yang harus kita cari kebenarannya,” tambahnya lagi. Untuk sekarang ini, imbuh bupati, kita tunggu saja semuanya. Apalagi sekarang ini masih proses semua termasuk terkait RUU Pilkada yang direncanakan akan dipilih oleh DPRD. Dan terkait Pilkada Nabire tentunya kita semua berharap nantinya sesuai aturan, terkait anggaran pun Pemerintah Daerah telah menganggarkan untuk itu. “Ini semua kita akan tunggu termasuk koordinasi dari pihak KPUD Nabire, baik di provinsi maupun ke KPU pusat. Kalau ada yang bilang ini itu seperti terkait carateker, ya kita sama-sama lihat juga nanti jelas dan pastinya bagaimana, karena itu kan jelas pasti ada surat atau pemberitahuannya ada nantinya,” akhir bupati.(wan)   FOTO : KASIH FOTO BUPATI ISAIAS DOUW     BERITA 4 KOLOM :   Tugas dan Tanggung Jawab KPA Perlu Dipahami dan Diprioritaskan INTAN JAYA - Tugas dan tanggung jawab Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) perlu dipahami oleh kepengurusan yang telah dilantik serta masyarakat. Tugas ini harus pula diprioritaskan oleh pemerintah daerah sebagai pilar pembangunan bidang kesehatan, karena ini menyangkut kesehatan manusia. Demikian dikatakan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, seusai melantik pengurus KPA Intan Jaya, Sabtu (13/9) lalu. Dikatakan Bupati Nato, pembangunan itu akan baik berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jika masyarakat sudah sehat dari berbagai macam penyakit. Termasuk penyakit menular AIDS/HIV yang selalu dikatakan penyakit yang sangat berbahaya, menular dan mematikan. Sehingga hal ini harus pula diprioritaskan dalam skala pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Bupati meminta pengurus KPA yang baru dilantik serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya bersama jajarannya untuk melihat dan mengutamakan AIDS/HIV sebagai program prioritas utama yang dikerjakan di setiap tahun. Baik itu lewat penyuluhan maupun kegiatan positif lainnya agar dipahami oleh masyarakat. Sebab dalam tradisi budaya orang Moni dan orang Papua pada umumnya, seseorang yang terinfeksi penyakit yang dinilai sangat berbahaya atau mematikan akan diungsikan dari tengah-tengah masyarakat. Sehingga KPA dan Dinas Kesehatan sudah harus mengambil langkah-langkah agar penyakit menular dan berbahaya ini dapat dipahami. “Tugas KPA dan Dinas Kesehatan jangan singkirkan masyarakat yang terindikasi positif AIDS/HIV dari tengah-tengah komunitas masyarakat yang lain. Sebab dia juga manusia sama dengan kita. Karena sebagai manusia dia juga punya hak hidup sama dengan kita, ini tugas dan program prioritas yang harus dilakukan oleh KPA dan Dinas Kesehatan,” tambahnya. Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya juga harus memberikan dukungan lewat dana APBD. Namun dana APBD telah selesai dan ini baru terbentuk, maka setelah sidang perubahan APBD-P akan diprogramkan. Dan setelah sidang KPA sudah harus berjalan sesuai program yang dimasukan kepada pemerintah daerah. Sehingga diharapkan KPA dan Dinas Kesehatan harus bergandengan tangan untuk berjalan bersama. Karena sasaran pembangunan bidang kesehatan bukan untuk penyakit AIDS saja, tetapi bagi semua jenis penyakit. Agar terwujud masyarakat Intan Jaya yang sehat sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. “Memang selama ini belum ada study dan laporan dari Dinas Kesehatan. Tetapi penyakit AIDS/HIV mungkin saja belum ada, namun dengan hadirnya kabupaten dan keluar masuknya orang–orang ke Kabupaten Intan Jaya ini juga yang perlu diwaspadai dan dijaga,” tuturnya. Selaku bupati dirinya mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara KPA dan Dinas Kesehatan agar terwujud manusia Intan Jaya yang sehat.(des)       Pemda Paniai Diminta Serius dan Bentuk Tim Terpadu Tertibkan Degeuwo NABIRE – Pemerintah Daerah (Pemda) Paniai diminta secara serius dan terpadu melakukan penertiban kegiatan penambangan rakyat di Degeuwo. Bila perlu Pemda Paniai dibawa kepemimpinan Bupati Hengky Kayame membentuk tim terpadu atau gabungan semua pihak untuk melakukan penertiban kegiatan yang notabene banyak kepentingan didalamnya atau piring orang banyak ini. Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay,NR kepada media belum lama ini mengatakan terkait kegiatan pendulangan emas Degeuwo semestinya perlu dibentuk tim terpadu. Tim terpadu ini, katanya harus terakomodir semua stakeholder maupun kepentingan yang ada, bukan jalan dengan tiap dan masing-masingnya, seperti kalau Dinas Pertambangan jalan urus perijinan saja, tetapi dilainnya tidak kordinasi dengan dinas maupun instansi teknik maupun terkait lainnya. “Terpadu artinya penertibannya melibatkan semua dinas dan pihak terkait, bukan masing-masing dinas teknis maupun terkait jalan sendiri-sendiri, tetapi perlu ada tim terpa