Berita Edisi Kamis, 18 September 2014

BERITA HAEL :   Tak Terima Kepsek Baru, SD YPK Paulus Sanoba Sempat Dipalang   NABIRE - Terhitung sejak tanggal 9 hingga 13 September 2014 SD YPK Paulus Sanoba dipalang oleh orang tua murid.  Dengan alasan, para orang tua murid tidak menerima pergantian kepala sekolah baru.  Karena kepala sekolah (Kepsek) yang baru bukan berasal dari SD YPK Paulus Sanoba yang notabene tidak dikenal orang tua, para dewan guru dan juga anak-anak. Hingga Senin (15/9) kepala sekolah SD YPK Paulus Sanoba yang mau dimutasikan secara langsung melakukan komunikasi dengan pihak orang tua murid dan jemaat.  Akhirnya sekolah dapat dibuka demi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kepala sekolah SD YPK Paulus Sanoba yang lama, Dance Rouw, S.Sos yang ditemui Papuapos Nabire, Rabu (17/9) menuturkan, sudah dua periode dirinya menjabat kepala sekolah SD YPK Paulus Sanoba.  Sehingga sangat pantas dirinya digantikan. Namun yang menggantikan dirinya diharapkan dari guru yang ada di SD YPK Sanoba. Karena sebagai kepala sekolah dua periode tentunya selain tugas utama mengatur dan bertanggung jawab atas KBM, juga harus mengkaderkan guru bawahan untuk selanjutnya akan menjadi pemimpin atau kepala sekolah. Jika sekarang kepsek baru dari SD lain, maka guru bawahan, orang tua dan jemaat GKI Paulus menilai dirinya tidak berhasil mengkaderkan guru bawahan selama dua periode menjabat kepsek. Dan hal lain yang perlu diperhatikan, pemutasian ini harus ada koordinasi lansung dengan pihak PSW YPK, karena ini SD YPK milik yayasan dan gereja. Dirinya selaku kepala sekolah harus mempunyai Surat Keputusan (SK) pemutasian ke mana dan itu harus jelas.  Karena pihaknya diangkat dengan SK jabatan dan dihentikan juga harus dengan SK penempatan di tempat tugas baru, bukan kembali menjadi guru biasa di SD YPK Paulus Sanoba. Tentunya sebagai PNS yang mengerti dan paham akan pentingnya pemutasian yang merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan sebagai bentuk penyegaran.  Namun mekanisme pergantian itu yang jelas, dimana ada guru SD YPK Paulus Sanoba yang secara kepangkatan hingga pengalaman sudah layak menjadi kepsek, kenapa diambil lagi kepsek dari sekolah lain. Dan alasan lain orang tua palang SD ini, karena selaku mantan ketua jemaat GKI Paulus Sanoba yang kala itu pada tahun 2004 dan 2005 berupaya mengusulkan dibangunnya SD YPK Paulus lewat Rapat Kerja (Raker) Klasis Paniai dan terus berjuang hingga ke PSW dan Dinas Pendidikan.  Sehingga dengan sisa waktu dua tahun lagi dirinya masuk usia pensiun, maka orang tua dan jemaat minta dirinya menjabat hingga pensiun sebagai tanda jasa saja. (des)   Ada foto,Kepsek SD YPK Paulus Sanoba Dance.Rouw,S.Sos yang mau di ganti.       BERITA 4 KOLOM :   Ketua DPD KNPI : RUU Pilkada Tak Langsung Layak Didukung NABIRE – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga kini hangat dibicarakan dan menuai tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini, media ini mencoba mengangkat dari suduh pandang dari kalangan pemuda yang diwakili Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Nabire. Melalui perbincangan dengan media ini, Ketua DPD KNPI Nabire, Norbertus Mote, SE, M.Si berpendapat, untuk sekarang ini memang sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik itu Gubernur, Walikota/Bupati itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Untuk saat ini ya, menurut hemat kami sebaiknya Pilkada tidak langsung dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Sambil menunggu kesiapan berdemokrasi masyarakat itu sendiri,” jelas Norbert. Ditambahkan, sebenarnya antara langsung dan tak langsung itu perbandingannya tipis antara baik dan tidaknya. Artinya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Dicontohkan dan dirinya memberikan alasan, yakni pertama sisi lemahnya ketika pemilihan langsung yakni biaya politik atau anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanakan Pilkada langsung itu biayanya lebih besar ketimbang pemilihan tak langsung atau oleh DPRD. Artinya biaya untuk coas social itu sangat besar. Kedua, pemilihan atau Pilkada langsung itu cendrung adanya ataupun timbul gesekan-gesekan social di tengah-tengah masyarakat, bahkan di keluarga sekalipun. Maksudnya, seperti dalam satu keluarga yang sebelumnya telah terjalin hubungan kekerabatan ataupun satu hubungan masyarakat satu dengan lainnya berjalan baik, karena adanya Pilkada kemungkinan didalam keluarga ataupun bermasyarakat tersebut menjadi rengang atau rapuh lantara tidak sama pandangan ketika dia harus memilih contohnya. Disini, kita sebenarnya bukan dalam rangka mengabaikan bahkan mengkabiri hak berdemokrasi masyarakat secara langsung, tetapi kita juga perlu memberikan pemahaman dan pembelajaran yang baik dulu kepada masyarakat, tentang berpolitik yang baik. “Karena di Papua ini, secara umum masyarakat awam akan pendidikan berpolitik yang baik. Banyak kejadian dan kasus terjadi disini terkait sengketa ataupun masalah Pilkada. Bahkan kalau kita mau jujur dampak dari Pilkada langsung itu berpengaruh kepada kedudukan masyarakat ketika Pilkada itu dilangsungkan, seperti di satu kampung dia memilih calon satu, ketika calon lain yang naik, isu ataupun suara-suara akan terdengar bahkan kampung yang itu bisa tidak dapat perhatian,” urainya. Ini mungkin satu dari sekian dampak yang terjadi, termasuk dilingkungan birokrasi. Ketika pejabat satu ini diketahui mendukung atau tidak mendukung, kelak pada posisi birokrasi dia bisa tersisi atau tersingkir, bahkan bisa non job. “Inilah yang terjadi dewasa ini, jadi untuk saat ini sambil berjalan pembinaan, pembelajaran dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, mungkin hemat saya Pilkada kita serahkan ke DPRD atau Pilkada tak langsung,” tambah Norbert. Lanjut Norbert panggilan akrabnya, beberapa bulan lalu kita kan sudah memilih wakil rakyat untuk duduk dikursi DPRD Nabire. Kita disini coba tidak berbicara dulu menyangkut kapabilitas dan kapasitas seorang anggota DPRD, tapi kita kan sudah memilih wakil kita untuk duduk di parlemen. “Ya coba kita serahkan ke mereka yang merupakan wakil kita. Sambil apa yang saya katakan tadi terkait pendidikan politik masyarakat berjalan dan partisipasi rakyat itu kita dongkrak atau dorong lebih maju dulu,” urainya. Menjawab pertanyaan media ini terkait Pilkada tak langsung maka yang diuntungkan adalah anggota DPRD dan Partai Politik (Parpol), jelas Norbert, anggapan ataupun penilaian itu saya tidak setuju. Di Negara kita ini kan ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK dan BPK RI. Mereka-mereka inilah yang nanti mengawasi dan mungkin bisa mengontrol langsung dibantu mungkin masyarakat atau melalui LSM. Jadi tidak semerta-merta karena Pilkada itu yang pilih DPRD atau di Nabire 25 anggota DPRD yang kenyang, ini menurut saya tidak demikian.