Meki Nawipa Ajak Para Bupati Komitmen Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa perubahan yang dirasakan oleh Masyarakat,” ujarnya.
Pencarian
292 artikel cocok dengan pencarian Anda.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa perubahan yang dirasakan oleh Masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung Rafael di Timika pada Selasa (15/9/2026). Ia menilai, respons cepat dan kesigapan aparat keamanan di lapangan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam melindungi warga sipil sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membawa dampak domino yang besar bagi masyarakat Papua Tengah. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Nabire, Herman Sayori, menegaskan bahwa mega proyek nasional ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang nyata.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengajak para pimpinan lembaga gereja dari berbagai denominasi untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial dan pembangunan di Papua Tengah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak generasi muda memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mempersiapkan kompetensi menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengajak seluruh pemimpin di Provinsi Papua Tengah, terutama pimpinan partai politik, eksekutif dan legislatif, untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun provinsi yang masih tergolong baru. Ajakan tersebut disampaikan Agustinus Anggaibak, dalam konferensi pers kepada awak media di ruang kerjanya, Kantor MRP Provinsi Papua Tengah, Selasa (1/9/2026).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, secara resmi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah beserta seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperkuat pendampingan serta advokasi hukum bagi warga yang berada di wilayah konflik.