NABIRE – Penanganan penanggulangan penularan virus HIV di Lokalisasi, Samabusa Nabire, tidak ada koordinasi antara institusi kesehatan dan sosial. Rehabilitasi sosial kurang dilibatkan, hanya lebih mengutamakan rehabilitasi kesehatan kepada orang dengan HIV/Aids (Odha) di lokalisasi. Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) Daerah Kabupaten Nabire, tiap tahun terus mengumandangkan lonjakan penemuan kasus HIV/Aids yang jumlahnya ‘gila’. KPAD sosialisasi temuan kasus dan pencegahan lewat media seperti poster dan brosur sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat. Perkembangan penyebaran virus HIV, lembaga dan person yang peduli dengan ancaman penyebaran virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia ini mengibaratkan fenomena gunung es. Dengan ditemukannya satu kasus ke permukaan, berarti masih ada 100 kasus lain yang tersembunyi. Sebagian dari masyarakat umum, ‘memvonis’ lokalisasi sebagai sarangnya kasus penyebaran virus, karena memang di lokalisasi secara nyata-nyatanya melakukan transaksi seksual. Sementara diluar, di tengah masyarakat yang melakukan praktek seks bebas, hampir jarang bahkan menganggapnya sebagai hal biasa karena terjadi karena suka sama suka. Beda dengan di lokalisasi yang memang sebagai tempat ‘khusus’ yang terbuka, siapa saja. Lokalisasi sebagai tempat umum yang khusus, sejak belum ditemukannya kasus HIV di Indonesia, bahkan sebelumnya ketika mulai adanya Penyakit Menular Seksual (PMS), pemerintah melalui instansi teknis memberi perhatian ‘khusus’ dalam hal pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga yang menghuni lokasi ‘khusus’. Ketika ada kasus PMS dan perkembangan terakhir soal penyakit seksual bersama ikutan penyakit lainnya yakni virus HIV yang menyebabkan munculnya gejala-gejala Aids, tidak hanya dua instansi pemerintah di atas, tetapi lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang kesehatan, LSM yang peduli dengan HIV/AIDS masuk ke lokalisasi untuk mengkampanyekan bahaya penyebaran dan terinfeksinya virus HIV di dalam tubuh manusia yang berkembang menjadi Aids dan merengut nyawa manusia. Khusus di Nabire, selain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Samabusa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Lokalisasi Samabusa, Dinas Sosial Kabupaten Nabire juga ada di lokalisasi untuk memberikan pelayanan sosial bagi warga ‘lokasi’ dan Yayasan Primary di lokalisasi dengan mendistribusi kondom kepada warga. Penanggulangan penyebaran HIV di lokalisasi, Puskesmas Samabusa secara rutin memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Menurut staf Dinas Sosial yang memberikan pembinaan mental sosial ke masyarakatan kepada warga, hampir setiap minggu, warga ‘lokasi’ Samabusa ke Puskesmas dan kepada warga yang lalai ke Puskesmas, petugasnya datang memberikan pelayanan ke ‘lokasi’. Tetapi, sekalipun Puskesmas mengetahui warga yang mengidap virus HIV, tidak pernah memberitahu kalau ada ‘warga’ yang sudah tertular virus HIV. Petugas sosial tidak tahu, ‘warga’ yang tertular, baik itu secara perseorangan maupun lewat barak. Oleh sebab itu, menurut staf dinas sosial, petugas hanya memberikan pembinaan sosial secara umum, tidak ada perhatian dan pembinaan khusus dalam pelayanan sosial bagi ‘warga’ yang mengidap virus HIV. Karena, laporan temuan tertularnya virus HIV khususnya warga tidak pernah diberitahukan kepada Dinas Sosial melalui petugas sosial di ‘lokasi’. “Petugas kesehatan tidak pernah memberitahukan kepada kami, mereka kerja sendiri. Kami hanya memberikan pelayanan dan pembinaan sosial biasa saja,” tutur Piter, petugas sosial di ‘lokasi’. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Zakeus Petege yang membina ‘warga’ selama beberapa tahun sebelumnya juga mengakui selama ini Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Samabusa tidak koordinasi dengan petugas sosial di ‘lokasi’ untuk melakukan pembinaan sosial secara khusus kepada pengidap HIV. Oleh sebab itu, Petege menilai penanganan Odha selama ini hanya lebih mementingkan rehabilitasi kesehatan dengan mengesampingkan rehabilitasi sosial. Padahal, pengidap dan Odha membutuhkan rehabilitasi sosial disamping rehabilitasi kesehatan. Karena, pengidap HIV/Aids selain mendapat rehabilitasi kesehatan juga harus disertai dengan pembinaan dan rehabilitas sosial, sebagai person yang akan berintegrasi dengan keluarga dan warga sekitarnya. Tentunya, pengidap Odha juga membutuhkan pembinaan rohani menurut agamanya. Tidak cukup hanya himbauan dan sosialisasi tetapi aksi nyata dibutuhkan untuk menekan lajunya penyebaran virus HIV di daerah ini, tidak hanya di ‘lokasi’ tetapi juga di tengah masyarakat terutama kepada Odha dengan harapan Odha di suatu saat menjadi konselor HIV/Aids kepada sesama Odha dan masyarakat lain. Penanggulangan tidak cukup hanya menyebut angka-angka yang mengejutkan angka yang menakutkan tetapi harus ada langkah kongkrit, apalagi KPAD tidak hanya, pemerintah di sekitar Bupati dan Dinas Kesehatan serta lembaga sosial peduli kesehatan tetapi didalamnya terlibat beberapa instansi terkait sehingga penangangan penanggulangan butuh lintas sektor dan aksi nyata.(ans)