NABIRE - Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melalui Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire, Victor Tebai, S.Sos.,MAP menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya  kepada seluruh kepala sekolah, dewan guru serta tata usaha SMA/SMK dan MTs sekabupaten Nabire, atas terselenggaranya ujian sekolah berbasis nasional yang dilaksanakan dengan aman, nyaman dan terlaksana sebagaimana mestinya.Ditemui Rabu (21/3), di ruang kerjanya Victor Tebai menyampaikan, atas terlaksananya ujian sekolah berbasis  nasional yang diselenggarakan di 15 SMK dan 21 SMA yang tersebar di Kabupaten Nabire ini  dengan siswa berjumlah sebanyak 2.260 anak. Sekali lagi atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire melalui dinas terkait kami menyampaikan terima kasih karena walaupun para pendidik tenaga pengajar, operator, tata usaha yang ada di SMA/SMK dan MTs yang ada se Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Nabire ini sudah tiga bulan belum terima hak-hak para guru dan tata usaha selama tiga bulan.Namun, tekannya, para kepala sekolah, guru dan tata usaha mengadari tentang tugasnya jalan sebagaimana biasanya, sehingga hari ini hari ketiga menyelenggarakan ujian sekolah berbasis nasional di Kabupaten Nabire ini. “Harapan kami bahwa peserta ujian sebanyak 2.260 anak ini kedepan bisa mengikuti ujian nasional sesuai jadwal yang sudah beredar, kemudian bisa lulus memenuhi standar sehingga anak-anak kita yang tamatkan ini punya pengetahuan yang luas, punya wawasan, skill dan kemampuan. Begitu selesai dari SLTA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, masuk di bidang usaha sehingga nantinya tidak ada anak yang nganggur,” ucapnya.Itu harapan dari orang tua, pemerintah maupun guru di sekolah sehingga tugas kita adalah untuk mendoakan anak-anak kita supaya 2.260 anak ini bisa dapat berhasil dengan baik supaya tujuan pendidikan di Kabupaten Nabire ini bisa tercapai. “Sebenarnya masalah alih fungsi para guru SMA/ SMK dan MTS ini bukan sebenarnya, masalah lokal atau masalah bukan di Nabire, tapi ini masalah nasional jadi secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah saya sebenarnya tidak menyetujui Kabupaten Nabire, tidak menyelenggarakan ujian nasional kemudian turun demo kecuali ini tindakan dari pemerintah daerah atau dari dinas pendidikan itu boleh tapi ini masalah nasional,” jelas Viktor.Guru baik itu tenaga pendidk, tata usaha yang ada di SMA/SMK ini tidak melihat lalu demo. “Itu saya pikir tidak logis karena ini masalah nasional bukan masalah daerah,” tegas Victor, jadi lebih tepat demonya secara nasional dan pusat di halaman Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, di halaman Kantor Menteri Dalam Negeri atau di BAKN boleh, tapi sangat tidak logis turun demo dihadapan bupati karena ini program nasional  sehingga ia menegaskan tidak boleh dilaksanakan demonstrasi dan ujian kita jalankan seperti biasa maka semua gaji dan hak-hak guru sekali waktu tetap akan dibayar.Alih fungsi jabatan guru Kepsek, tata usaha yang ada di SMA/SMK ini bukan hal baru, itu sebenarnya dari bulan Januari 2016, tapi ada kebijakan gubernur itu tunda sampai dengan Januari 2017. Terus Gubernur Papua berikan kesempatan nanti bulan Januari 2018, kesalahan kita secara umum di Provinsi Papua adalah kita tidak menyiapkan semua SK pengalihan, nota persetujuan dan semua administrasi kaitan dengan alih fungsi tugas dari kabupaten ke provinsi ini selama tahun 2017, sehingga kesalahan ini bukan hanya di Kabupaten Nabire saja akan tetapi seluruh Provinsi Papua.Tambahnya, masalah gaji dan tunjangan-tunjangan orang keuangan dia ikuti aturan keuangan harus ada administrasi yang jelas, tapi disisi lain pihak-pihak berkepentingan tidak menyiapkan administrasi selama satu  tahun 2017. “Itu masalahnya sehingga saya pikir mempersalahkan bupati dan siapa-siapa saya pikir tidak wajar, karena ini kesalahan secara nasional tapi memang di kabupaten/kota lain pun yang membayar gaji guru itu pun pasti meminjam setelah gaji pegawai yang bersangkutan berjalan pasti akan ditutup utangnya macam Nabire tidak membayar, tapi nanti rapel tidak mungkin hilang begitu saja,” ujarnya. Ini bukan kesalahan ada di tingkat kabupaten tertentu atau khusus di Kabupaten Nabire, tapi ini secara nasional kemudian kesalahannya, keterlambatan dari Provinsi Papua sehingga diharapkan tidak boleh ada guru yang turun demo, kemudian batalkan ujian sebagai guru pasti berbesar hati untuk menjalankan tugas dan fungsi yang jelas, semua mendoakan yang pertama hak-hak para guru dibayar cepat dan yang kedua tidak boleh ada yang hilang.(modes)