NABIRE – Suku Besar Yerisiam melalui perwakilan kepala suku S.P. Hanebora meminta aparat keamanan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Papua dari penungasan Biak yang ditugaskan untuk mengamankan perusahaan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Nabire, untuk ditarik ke Polda. Lantaran dinilai hanya sepihak menguntungkan pihak perusahan dan telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat setempat. Dalam siaran persnya, Kepala Suku Yerisiam SP Hanebora mengatakan, Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam menyatakan sikap kepada perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru untuk menanggalkan kegiatannya dan meminta untuk menghentikan kegiatan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan yang telah didatangkan perusahan untuk melegalkan kegiatan perusahan. Untuk hal ini, lanjutnya, pada Senin 19 Januari 2015 lalu, saat pertemuan di Mapolres Nabire bagian Binmas dengan manajemen PT. Nabire Baru, pihaknya telah menyampaikan agar aktivitas perusahaan itu ditutup. Namun, perusahaan Nabire Baru tetap melakukan aktivitasnya dengan meminta bantuan anggota Brimob Polda Papua dari penugasan Biak Numfor untuk mengawal mobilitas kendaraan angkutannya. “Saudara kami, Imanuel Monei ditodong senjata oleh dua anggota Brimob dari lima orang yang ikut kawal truk angkutan. Saat itu, Imanuel hentikan truk pengangkut material karena dianggap belum membayar ganti rugi yang dimaksud. Kejadiannya pada hari Senin (19/1) sekitar pukul 14.20 WIT di KM 19 Wami, perkebunan sawit,” katanya.Bahkan, kata Hanebora, anggota Brimob itu balik mengintimidasi Imanuel Monei. “Anggota Brimob itu bilang bahwa kamu (Imanuel Monei) tidak punya hak untuk melarang perusahaan (Nabire Baru beroperasi). Peristiwa ini menjadi catatan penting Suku Yerisiam bahwa aparat keamanan mem-backup Nabire Baru untuk jalankan aktivitasnya. Padahal sebagai aparat keamanan seharusnya bertindak bijak dan menengahi, bukan balik mengancam dengan senjata dan intimidasi dengan kata-kata yang tidak pantas,” katanya.Terkait dengan masalah itu, lanjut Hanebora, Suku Yerisiam akan meminta bantuan dari LSM, LBH, dan unsur-unsur lainnya dalam mengadvokasi dan mendorong terkait dengan hal itu, terutama keinginan penutupan perkebunan sawit PT. Nabire Baru, PT. Sariwana Adi Perkasa, dan PT. Sasiwana Unggul Mandiri yang beroperasi diatas ulayat adat Suku Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupetan Nabire, seluas 32.000 hektar.Ditambahkan, hal ini juga tindak lanjut dari pertemuan Suku Waoha dengan Suku Besar Yerisiam pada Jumat (23/1) lalu di rumah beliau. Sebagai kepala suku besar Yerisiam, pihaknya sepakat untuk menutup tiga perusahaan sawit itu. “Kami meminta PT. Nabire Baru mengganti semua kerusakan dan kerugian akibat aktivitas perusahaan. Pada awal Februari, kami akan mengagendakan pengusiran tiga perusahaan itu,” katanya.Pihaknya juga meminta Kapolda Papua agar memperhatikan anggota Brimob yang bertugas di lapangan, atau segera menarik mereka dari Nabire atas dugaan melakukan intimidasi dan menjadi kaki tangan perusahaan. “Kami juga meminta kiranya anggota Brimob untuk ditarik dari perusahan,” akhirnya.(wan/ist)