NABIRE – Menyikapi masih belum terbentuknya pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PDPRD) Kabupaten Nabire hingga kini jadi pertanyaan banyak pihak. Tidak terkecuali dari kalangan anggota dewan Nabire sendiri.    Khusus menyangkut jabatan politik Ketua DPRD Nabire, anggota DPRD Nabire dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali angkat bicara. Naomi Kotouki, yang dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB menunjuk dia selaku unsur pimpinan dewan, kepada media ini menjelaskan, hingga detik ini SK DPP PKB yang menunju dirinya sebagai unsur pimpinan perwakilan dari PKB masih sah dan belum dicabut alias masih berlaku. Ditemui media ini Rabu malam di kediamannya di bilangan Karang Tumaritis, dirinya mengatakan sampai hari ini SK DPP PKB yang menunjuk saya selaku pimpinan dewan masih berlaku, namun sampai detik ini SK tersebut tidak diakomodir dan ditindak lanjuti oleh pimpinan sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bupati Nabire selaku pembina politik daerah ini.  “Terkait hal ini saya sangat kecewa dan keberatan. Dan menyangkut hal ini jauh-jauh hari saya telah berkonsultasi dengan DPW maupun DPP PKB Pusat pada intinya mereka menyatakan saya masih berhak berdasarkan SK tersebutl. Namun mengapa hingga sekarang ini yang diusulkan malah orang lain, tidak sesuai dengan SK dari DPP PKB,” tandasnya. Dan perlu juga kita sama-sama ketahui, ada kabar bahwa sekarang ini ada dari DPC yang mengurus soal SK pimpinan DPRD definitif khususnya dari perwakilan PKB, karena beberapa waktu lalu kabarnya usulan dari daerah belum dikeluarkan oleh Gubernur Papua. Selain itu, masih menurut Naomi Kotouki, terkait kepengurusan DPC PKB saat ini sesuai Data Base DPW DPC PKB Papua tahun 2015, pengurus DPC PKB Kabupaten Nabire dicaratekerkan dan diambil alih oleh pihak DPW PKB Provinsi Papua.  Untuk itu lanjutnya, bila hal ini dipaksakan dan terus diupayakan dengan tidak melihat serta mempertimbankan rekomendasi ataupun SK dari DPP terkait penunjukan pimpinan dewan, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa, maka dirinya yang telah ditunjuk dalam SK tersebut ketika memang benar nantinya bukan dia yang masuk, maka dirinya akan melanjutkan masalah ini ke Mahkamah Partai.  Ini, imbuh Naomi Kotouki, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada dalam partai. Dan perlu diketahui bersama, bahwa final dalam menentukan terkait perselisihan ataupun masalah internal partai politik (Parpol) ada di mahkamah partai. Sehingga, dirinya sangat mengharapkan kepada semua pihak khususnya pengambil kebijakan kiranya dapat memperhatikan ini dengan dengan baik, jangan karena ambisi dan keinginan yang besar, malah menjatuhkan martabat dan kebesaran partai itu sendiri. (wan)