NABIRE - Demi menyelamatkan organisasi yang dianggap vakum, Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulaan (AMPK) Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muslub). Muslub digelar satu hari yakni Sabtu (24/1) di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire. Sidang Muslub AMPK dipimpin Edy Wabes, SH., didampingi Yuliana Mori dan Edy Erari, SH.   Dalam tata tertib persidangan pasal 2 dikatakan bahwa Musyawarah Luar Bisa adalah forum pengambilan keputusan pergantian antar waktu yang merupakan penjelmaan aspirasi seluruh pengurus dan anggota Aliansi. Sedangkan dalam pasal 3 dinyatakan, Musyawarah Luar Biasa berlangsung dibawah tema “Menyelamatkan wadah Alainsi dalam kevakuman pengrus periode 2012-2017. Hal itu juga yang dikatakan Ketua Dewan Pendiri, Edy Wabes kepada media seusai kegiatan. Dikatakan Edy Wabes, Muslub AMPK merupakan langkah yang diambil oleh dewan pendiri dalam rangka menyelematkan Aliansi dari kevakuman pengurus periode 2012-2017 yang mana banyak program baik visi, misi mapun program kerja yang tidak dilaksanakan/berjalan yang telah ditetapkan dalam musyawarah tahun 2012. “Dengan adanya kevakuman program dari pengurus 2012-2017, maka kami dewan pendiri mengambil langkah dengan Muslub agar visi, misi dan program Aliansi Masyarakat Pesisir dan Keplauan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” ungkapnya. Katanya, disamping ambil langkah itu, Muslub juga melakukan reorganisasi dan restrukturisasi/pergantian antar waktu periode 2012-2017, sehingga masa sisa waktu 2 tahun kedepan, pengurus yang terpilih melalui Muslub itu dapat menjalankan visi, misi dan program Aliansi sampai dengan tahun 2017. Ditanya apa ada kaitanya dengan rencana pesta demokrasi, Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nabire di tahun 2015, dengan tegas Edy Wabes mengatakan, bahwa organisasi Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire merupakan organisasi social kemasyarakatan non politik. “Perlu diketahui bersama, bahwa organisasi ini bukan wadah politik. Tidak bergerak dalam ranah politik, tetapi Aliansi ini tumbuh untuk menampung masyarakat pesisir dan kepalauan, tumbuh untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat pesisir dan kepaulauan dari Goni sampai Kamarisano,” tuturnya. “Soal menjelang Pilkada itu adalah hak asasai setiap orang yang akan berhubungan dengan partai politik. Soal itu merupakan kebebasan setiap orang.Sementara Aliansi pada prinsipnya berbicara bawa tempat ini bertan, saling menghargai, saling bantu dan saling tolong,” jelasnya. Edy Wabes mengharapkan, pengurus PAW mampu menjalan visi, misi dan program yang vakum seperti yang dijelaskan dalam Musyawarah II tahun 2012. “Pengurus yang terpilih/terbentuk melalui Mulub ini diharapkan mampu menjalankan program, baik itu visi, misi maupun program kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Alainsi pada tahun 2012 dengan baik dan maksimal.Dapat mengelola organisasi ini dengan baik dan mampu melakukan pengkaderan,” pungkasnya. (iing elsa)