NABIRE – Regulasi aturan daerah, seperti Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nabire yang akan dicetuskan menyangkut pungutan tarif masuk untuk wisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), Selasa (14/11) kemarin disosialisasikan. Sosialisasi pungutan tarif masuk untuk wisata pada kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Besar TNTC wilayah I Nabire berlangsung di Aula Hotel Nusantara Jalan Pemuda ini, dibuka oleh Bupati Nabire yang diwakili Plt Sekda Drs. I Wayan Mintaya. Pantauan media ini kegiatan sosialisasi sehari yang diikuti sekitar puluhan peserta dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nabire, pihak Pemerintah Distrik (Pemdis) masing-masing Distrik Yaur dan Moor serta dari pihak lembaga masyarakat adat berada di kawasan TNTC ini terkemukan belum adanya regulasi jelas aturan dalam hal ini Perbup yang mengatur soal pembagian dan manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya potensi wisata di daerah ini. Untuk itu, seperti terang dan harapan Kepala Balai Besar TNTC Ir. Ben Gurion Saroy, M.Si, pihak balai besar dengan dinas terkait termasuk melibatkan Pemdis sekitar dan pihak masyarakat adat akan mendorong dan mengupayakan ada regulasi yang jelas terkait pengelola potensi wisata yang ada selama ini belum tersentuh. Banyak potensi, terangnya yang bisa dikembangkan dan dijual kepada wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata TNTC. Jadi, bukan hanya potensi wisata hiu paus saja, masih banyak lagi terangnya yang akan diperjuangkan kedepannya guna memberi manfaat ekonomis untuk masyarakat, termasuk menepis kesan selama ini potensi wisata di Kwatisore misalnya dimonopoli atau menguntungkan pihak maupun kelompok tertentu saja. Ini yang akan kita dorong, katanya. Dan hal tersebut didukung pihak dinas teknis/terkait maupun perwakilan adat masyarakat setempat. Seperti diterangkan Kadis Pariwisata Nabire Natus Gobai, S.Sos, terkait pengelolaan taman wisata TNTC di wilayah I Nabire ini sejak tahun 2014 telah didorong dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah  (Perda) Kabupaten Nabire tentang Pengelolaan Tempat Wisata yang ada di daerah ini, namun belum dapat dijabarkan dan dilaksanakan secara baik, lantaran diperlukan adanya aturan setingkat atau dibawahnya, seperti Perbup. Sependapat dengan Kadis Pariwisata, Ketua Lembaga Adat Masyarakat Kabupaten Nabire pun mengemukakan hal dan harapan yang sama. Kiranya kata Ayub K, masyarakat harus dapat menerima haknya yang sesuai ulayatnya adatnya dan masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomis dari potensi wisata maupun sumber daya alam yang ada. (wan)