NABIRE – Menjawab dan untuk menjelaskan pemberitaan edisi Kamis, 15 Maret 2018 oleh DPRD Kabupaten Nabire lewat Ketua Komisi B, H. Muh Iskandar dan Wakil Ketua Komisi B, Hj. Katherin Maruanaya diklarifikasi pihak RSUD melalui Direktur Rumah Sakit Umum RSUD Nabire, Dr. Johni Ribo Tandisau, SpB-KBD. Dirinya menyampaikan tenaga kontrak cleaning servis RSUD yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu sementara, tidak ada dana, namun sebelumnya diberikan honor perbulan. Di ruang kerjanya, dr. Johni Ribo Tandisau mengakui memang kotrak tenaga cleaning service kebersihan halaman rumah sakit maupun didalamnya, namun keterbatasan dana sehingga kerjasama dengan tenaga kontrak dilakukan PHK sementara dan karyawan itu bukan datang mengaduh, tapi ada atasannya kami hanya kerja sama dengan Direktur BAP itu. “Banyak tenaga mengalami kesulitan hingga kami mengambil sebagian orang saja, yakni 25 tenaga kontrak yang bekerja di RSUD Nabire, hingga dilaksanakan kewajiban harus dapat haknya juga diberi gaji atau honor sama dengan yang lain yang ada  di Kabupaten Nabire, jadi tidak benar memutuskan sepihak. Kami putus hubungan adalah pengurus, kami hanya kontrak bayar mereka perbulan, namun setelah anggaran di rumah sakit tidak mencukupi kami berhenti,” terangnya. Lanjut dia, pihaknya tidak pernah menghalangi anggota dewan datang melihat di rumah sakit. “Itu salah pengertian dewan jadi kami di rumah sakit terbuka, kapan saja bisa datang silahkan kunjungi tempat kami alam terbuka, jadi kita tidak buat masalah dengan pihak ketiga hanya karena memang anggaran di rumah sakit terbatas, hingga itu bukan honor dari pemerintah daerah tapi honor dari BLU rumah sakit itu intinya,” ucap dokter John. Pada kesempatan itu, atas nama Direktur RSUD Nabire ia sampaikan karyawan itu kita ambil sekitar 30 orang, jadi hanya berapa orang yang keluar hingga yang ada itu kami pakai mereka berjumlah sebanyak 25 orang. “Suatu saat ada dana di rumah sakit cukup, kami akan kasih kepada pihak ketiga  untuk masalah kebersihan ini,” ujarnya.(modes)