NABIRE – Setalah sebelumnya dibuka dengan resmi oleh Bupati Isaias Douw, S.Sos pada 24 Februari 2014 lalu, Jumat (28/2) petang kemarin giliran Wakil Bupati Mesak Magai,S.Sos, M.Si, menutup serangkaian kegiatan pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD), Perencanaan Penganggaran Dana Perimbangan (PPDP) dan pelaksanaan dana transfer daerah. Dalam sambutannya, Mesak Magai mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih, kepada Direktur Perimbangan Kementrian Republik Indonesia atau yang mewakili telah berkenan hadir, semoga dengan kehadirannya menjadi motivator bagi segenap aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara lebih akuntabel.Lanjut Mesak, upaya dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah,  khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel. Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan anggaran, berkewajiban untuk transparan dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan.Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah, kata Wabup Mesak, adalah dengan menyediakan informasi keuangan secara menyeluruh, termasuk informasi keuangan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD),” terangnya/Untuk hal tersebut, Kabupaten Nabire menganggap perlu mengadakan pelatihan sistem informasi pengelolaan daerah berbasis web, yang merupakan  sarana yang harus dan wajib diikuti oleh seluruh aparatur pengelola keuangan daerah, agar  penata-usahaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun secara cermat, baik dan benar serta tepat waktu. “Melalui pelatihan ini, dapat diketahui pengelolaan keuangan yang dapat diaplikasikan secara on-line, mulai dari mekanisme pencairan dana, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan,” tandasnya.Imbuh bupati, kepada para peserta sekalian, saya perintahkan, untuk  mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, sehingga saudara dapat mengerti dan memahami serta mampu mengaplikasikannya di unit kerja masing-masing sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,  perubahan nomor 59 tahun 2007.Sementara itu, Ketua Panitia Dra. Endah Purwatiningsing dalam laporan penutupannya mengatakan dasar pelaksanaan pelatihan SIPKD berbasis web ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, Perda Nabire Nomor 4 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Nabire Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014.Tambah Endah, maksud dari pelatihan SIPKD berbasis web ini untuk memberikan pembekalan kepada aparatur pengelola keuangan dan khususnya kepada PPK dan bendaharawan untuk dapat melakukan proses pencairan dana sampai dengan pertanggung jawaban dan pembuatan laporan keuangan dengan cepat, tepat dan benar secara on line.Diluar itu, kegiatan pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku secara tegas, sehingga Penyusunan Laporan Keuangan TA 2013 dari masing-masing SKPD segera dapat terselesaikan dengan baik dan benar yang kemudian nantinya hasil dari pelatihan ini dapat diimplementasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2013. Wabup Tutup Pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menutup secara resmi pelatihan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis WEB, Jum’at (28/2) dengan ditandai pemukulan Tifa. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nabire membacakan sambutan tertulis Bupati Nabire Isaias Douw,S.Sos.Dikatakan Bupati Nabire, kegiatan pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah dalam menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akan diterapkan pada unit kerja masing-masing.Ungkap Bupati, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah muali dari proses, perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan keuangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya.Pengelolaan keuangan harus mampu menyajikan informasi keuangan secara menyeluruh, cermat, baik dan benar serta tepat waktu.Kepada SKPD dan Bendahara, Bupati menekankan agarsetelah pelatihan dapat menyajikan informasi dan mengaplikasikan pengelolaan keuangan berbasis WEB diunit kerja masing-masing, mulai dari perencanaan, pencairan dana, pertanggungjawaban sampai dengan menyusun laporan keuangan SKPD.Lanjutnya, hasil dari pelaporan tiap SKPD akan diintegrasikan manjadi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2013, dengan harapan akan meningkatkan opini penilaian BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire dari Tidak Wajar menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Kata Bupati, untuk menerapkan sistem ini membutuhkan waktu,  akan lebih baik apabila diterapkan sekarang sekaligus sebagai proses pembelajaran, dalam rangka mewujudkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien.Bupati Douw, mengharapkan pelatihan itu dapat mengurangi kesalahan maupun penyimpangan, keterlambatan penyampaian pertanggungjwaban dan pelaporan keuangan daerah sehingga akan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pemerintah yang pada goiliranya akan meningkatkan kepercayaan publik, menuju terwujudnya masyarakat Nabire yang adil, sejahtera, makmur dan mandiri.Bupati mengajak seluruh pimpinan SKPD dan segenap aparatur Pemerintahan Kabupaten Nabire untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis WEB, dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.“Selain itu setiap pimpinan SKPD hendaknya dapat menjadi panutan, suri tauladan bagi bawahanya,” ujarnya.Bupati meminta, dalam menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis WEB, untuk tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPKAD, mengingat masih ada kendala dan dalam rangka meingkatkan kinerja instansi yang dipimpinya. (wan/iing elsa)