NABIRE – Sejumlah tenaga honorer di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Nabire menggelar aksi lantaran namanya sudah tidak termasuk dalam status tenaga honorer, alias dicoret. Aksi demo Rabu (15/5) pagi kemarin, ini merupakan buntut adanya pengurangan tenaga honorer di kantor itu.Saat dikonfirmasi media ini, baik Kepala maupun Sekretaris BPPRD Nabire, H. Ganis Komarianto, SE.,M.Si, dan Fatmawati, SSTP, membenarkan hal itu. Nama-nama yang tidak lagi dilanjutkan statusnya sebagai tenaga kontrak itu dengan dasar sejumlah sebab. Diantaranya karena kehadiran minim, ada juga yang sudah meninggal dunia, ada juga yang dobol. Ada tenaga kontrak yang menjadi tenaga honorer di BPPRD dan dia juga menjadi tenaga honorer di instansi lain. Selain itu, kata dia, kinerja tidak memenuhi standar sebagai pelaksana pajak. “Dan yang kurang alias tidak dilanjut menjadi tenaga kontrak oleh Bupati Nabire melakukan aksi protes, tidak setuju namanya tidak termuat lagi. Sementara SK tenaga kontrak dan honorer itu berlaku satu tahun dan tahun berikutnya diperpanjang. Dan yang diperpanjang kontraknya harus memenuhi kriteria kehadiran dan kinerja yang baik,” katanya melalui pesan WA kepada media ini.“Ada yang tidak masuk kerja sampai 3 bulan berturut-turut atau datang hanya ambil honor. Sudah dibina berbulan-bulan tidak berubah juga dan karena menjadi beban anggaran, Bupati Nabire tidak keluarkan SK. Dari 149 tenaga honorer yang diloloskan hanya 112 orang,” tambahnya.Data yang dihimpun media ini, aksi demontrasi di Kantor BPPRD oleh para honorer yang tidak ada namanya dalam SK Honorer tahun 2019, diterima Kasat Pol PP Kabupaten Nabire, Kompol Steven L. P. (ros/ist)