NABIRE - Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (AMPK) menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muslub), Sabtu (24/1) di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire. Muslub itu merupkan langkah yang diambil oleh dewan pendiri dan kepengurusan Aliansi, setelah selama 2 tahun berjalan sejak Musyawarah II AMPK tahun 2012 menetapkan Kepengurusan, namun visi, misi dan program kerjanya tidak berjalan.   Musyawarah Luar Biasa yang juga dihadiri oleh 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, diantara kepala suku Yeriam, Wate, Moor Mambor, dibuka secara resmi oleh Kepala Suku Besar Wate, Didimus Waray. Dalam sambutanya, Didimus Waray mengatakan, sudah saatnya bagi masyarakat pesisir dan kepulauan mulai dari Goni sampai Kamarisano untuk bersatu dan tidak lagi terpecah belah. Ungkapnya, sudah cukup bagi masyarakat pesisir dan kepaulaun berpecah belah dan inilah saat yang tepat untuk bersatu. Terkait dengan kewilayahan, Didimus menyatakan bahwa Nabire yang merupakan wilayah pesisir sudah semustinya untuk anak-anak pesisir (dari Goni sampai Kamarisano) untuk menjadi tuan di Nabire. “Kita tahu Nabire tempat berkumpulnya berbagai suku masyarakat, gunung, pantai dan warga trans/pendatang. Untuk kami meminta perhatian dan pengertian kepada kawan-kawan dari gunung untuk memberi kesempatan kepada kami untuk memimpin di daerah ini. Kami tidak pernah datang ke Deiyai, Paniai, karena kami mengerti itu bukan hak kami,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Didimus Waray, menyinggung terkait pembangunan di Kabupaten Nabire. Menurutnya, masih banyak yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya Jembatan Samabusa Bawah, Jembatan Kimi Bawah yang sampai saat ini belum dibangun. Begitu pula dengan sarana jalan di Yaro dan Yaur masih banyak yang perlu mendapat perbaikkan. “Lapangan terbang internasional di Kaladiri sampai saat ini juga belum berdiri. Sampai kapan kita naik pesawat yang isinya hanya 8 orang. Kita sudah ingin menikmati fasilitas angkutan udara/kapal terbang yang memadai. Kita bisa menikmatinya hanya dengan Bandar udara internasional Kaladiri dibangun,” ungkapnya. Didimus juga meninggung perihal penahanan salah seorang pejabat oleh Kejaksaan Negeri Nabire. Kepala Suku Besar Wate itu meminta kepada semua pihak untuk tidak ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan apalagi meminta untuk dibebaskan. (iing elsa)