NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhamad Yudi Kotouki menilai upah yang diterima tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua sangat rendah, tidak sebanding dengan beban kerja. Oleh sebab itu, pihaknya akan memperjuangkan agar upah/honor bagi tenaga pendamping PKH di Papua dinaikkan sesuai dengan beban di daerah. Muhammad Yudid usai mengikuti Peluncuran Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Non Tunai tingkat Papua di Nabire, Rabu (28/2), kepada wartawan mengatakan upah/honor bagi PKH yang diberikan Kemensos sangat rendah di Papua. “Kita tidak bisa samakan dengan upah beban kerja di Papua dengan Jawa,” tuturnya. Oleh sebab itu, ia berjanji akan bertemu dengan Menteri Sosial agar upah/honor dari pendamping PKH di tanah Papua agar dinaikkan, sesuai dengan tantangan medan dan beban kerja. Ketika ditanya soal bantuan sosial di wilayah Meepago lainnya seperti Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya, wakil rakyat dari wilayah Meepago ini menilai tenaga pendamping PKH di kabupaten kawasan pedalaman ini kurang sehingga belum mampu untuk mendata keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH) yang dikucurkan pemerintah melalui Kemensos. Oleh sebab itu, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pemerintah daerah di kawasan pedalaman juga perlu respek dengan program ini dan merekrut pendamping PKH sesuai dengan kebutuhan di daerah. Karena, bansos lewat PKH ini juga bisa dan berhak dinikmati oleh keluarga-keluarga tidak mampu di kawasan pedalaman di wilayah adat Meepago. (ans/cad)