NABIRE - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapenas Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E.,M.UP.,Ph.D, Kamis (8/08) pukul 10.00 WIT resmi meluncurkan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama Provinsi Papua kepada SMA YPPK Adhi Luhur Nabire. Dimana, sebelumnya Menteri PPN/Bapenas Republik Indonesia juga telah resmi meluncurkan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama Provinsi Papua kepada SMA Negeri 3 Jayapura. Dan untuk pertama kalinya di Provinsi Papua, baru dua sekolah yakni, SMA Negeri 3 Jayapura dan SMA YPPK Adhi Luhur Nabire yang resmi masuk dalam sekolah terintegrasi berpola asrama. Turut hadir dalam peluncuran sekolah terintegrasi berpola asrama Provinsi Papua, Wakil Bupati Kabupaten Nabire Amirullah Hasyim, S.IP.,MM., Sekda Kabupaten Nabire, Drs. I Wayan Mintaya., Bupati Kabupaten Paniai Meki Nawipa., Presiden IASA Prof. Herry Utomo., Kepala Sekolah SMA YPPK Adhi Luhur Romo Tito, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.Dalam sambutannya, Menteri PPN/ Bapenas RI,  Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, bahwa sekolah terintegrasi berpola asrama Provinsi Papua adalah merupakan kerjasama Kementerian PPN/Bapenas dengan Indonesian American Society Of Academics (IASA) yang baru pertama kali diterapkan di Papua. Dimana, Bapenas sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, tentunya Bapenas harus memastikan bahwa perencanaan yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang haruslah sebuah perencanaan yang bisa menjawab segala permasalahan yang ada pada masyarakat dan bangsa. Dikatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017, tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, beberapa hal yang yang harus dilakukan oleh Bapenas adalah mengubah paradigma pembangunan di wilayah Papua. “Kalau sebelumnya pembangunan di Papua selalu terpaku pada inklusif administratif terhadap level kabupaten atau kota, level provinsi sampai ke desa, maka kami mencoba merubahnya dengan pendekatan wilayah adat, dimana di Provinsi Papua ada lima wilayah adat, jadi dengan pendekatan yang baru ini kita harapkan upaya pembangunan di Papua menjadi lancar, lebih terkoordinasi dan lebih mendorong adanya sinergi oleh pemerintah daerah sendiri, maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.      Menurutnya, permasalahan pembangunan yang harus diatasi adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Dan Bapenas sendiri lebih terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dan Bapenas sendiri menyadari bahwa dengan adanya kerjasama antar pemerintah dengan yayasan adalah sebuah terobosan baru yang sama-sama bertujuan untuk memajukan dan menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang handal dan professional kedepan.  Dirinya juga menekankan, bahwa dalam membangun suatu bangsa dan negara pemerintah tidak bisa sendirian, tetapi pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memastikan pembangunan itu tepat sasaran dan berjalan sesuai harapan. Namun, dalam implementasinya pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh IASA adalah memberikan contoh bahwa pemerintah harus merangkul berbagai pihak agar tujuan pembangunan bisa terwujud.(cad)