MEMALUKAN kalau benar, tidak ada dana untuk pelaksanaan ujian sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dalam tahun anggaran ini. Sebab, ujian sekolah dan ujian nasional untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) merupakan agenda tetap secara nasional setiap akhir tahun ajaran, seperti halnya peringatan HUT Kemerdekaan RI yang diperingati tiap 17 Agustus. Bedanya, agenda ujian sekolah tiap tingkatan, tidak ada tanggal yang keramat seperti halnya peringatan hari-hari nasional lainnya. Tetapi, yang jelas, ujian akhir sekolah sudah menjadi kegiatan rutin tiap akhir tahun ajaran.Oleh karena itu, lucu kalau guru-guru bingung mau selenggarakan ujian sekolah dengan dana dari mana, karena pemerintah tidak mengelontorkan dana ujian ke sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ujian. Padahal, dalam tahun anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menatapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun 2018 sebesar 1 trilyun rupiah lebih.Alasan pemerintah, tidak ada dana, itu lucu. Karena, sudah ada dana sebanyak Rp1 T lebih, didalamnya tentu termasuk pos untuk pelaksanaan ujian di Kabupaten Nabire. Tetapi kalau memang dari awal pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk ujian sekolah, perlu dipertanyakan, dimana tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sebagai institusi yang dipercayakan pemerintah untuk mengurus pendidikan di daerah ini, eksekutif pada umumnya dan DPRD yang mewakili rakyat di lembaga legislatif. Dan kalau memang Dinas Pendidikan lalai menganggarkan dana ujian sekolah dalam tahun anggaran 2018, patut dipertanyakan Kepala Dinas Pendidikan buat apa selama ini, apakah tahu masalah pendidikan atau tidak. Kalau tidak bisa mengurus dana untuk rutin secara nasional seperti ujian sekolah, sebaiknya yang bersangkutan tidak ‘meneropong’ jabatan lain seperti misalnya Sekda di kabupaten daerah lain di Meepago. Karena, hanya urus dana ujian sekolah saja tidak mampu.Terlambatnya pencairan dana untuk ujian sekolah juga menjadi sebuah indikator Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire belum mampu mengurus pendidikan. Karena, pelaksanaan ujian merupakan agenda rutin setiap akhir tahun sehingga menjadi salah satu prioritas program dan kegiatan dinas tersebut. Lancar tidaknya pelayanan kebutuhan sekolah seperti uang ujian dan dana lain yang terkait dengan kelancaran pendidikan di daerah ini menjadi sebuah tolok ukur kemampuan dan pelayanan bagi pejabat kepala dinas bersama stafnya kepada sekolah-sekolah yang ditangani pemerintah.Orang tua dan murid patut memberikan jempol kepada guru yang mengabdi di sekolah, karena walaupun tidak ada dana ujian sekolah, guru di sekolah tetap melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan ujian sekolah demi anak-anak, generasi penerus di daerah ini. Guru di sekolah menjadi ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ demi anak-anak didik, mengemban tugasnya mencerdaskan generasi muda dan bangsa.Kondisi pendidikan yang sedang terjadi di Nabire pejabat tahan uang tetapi guru tidak menahan ilmu demi anak-anak didiknya. Untungnya, para pahlawan tanpa tanda jasa ini tak mau tahan ilmu karena kalau pejabat tahan uang dan guru tahan ilmu, nasib anak-anak terlantar. Besarnya peran guru di lapangan, sekalipun tanpa uang, mereka menjadi ‘Pahlawan’ dengan terus mendidik dan mengajar, termasuk menyelenggarakan ujian sekolah, menjadi penyelamat generasi bangsa agar tidak menjadi korban kebijakan di daerah ini. (ans)