NABIRE – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire, mendukung sepenuhnya pidato yang disampaikan Mr. Moana Carcasses di Jenewa Swiss, Selasa (4/3) kemarin. Mr. Moana Carcasses merupakan pihak yang dipercayakan oleh MSG untuk memperjuangkan nasib rakyat Papua Barat. Hal ini seperti disampaikan Ketua Umum KNPB Wilayah Nabire, Sadrak Kudiai yang didampingi sekretarisnya, Yeri Tebai, saat jumpa pers, Selasa kemarin. Dikatakan Sadrak Kudiai, Mr. Moana Carcasses dipercaya MSG untuk menyampaikan nasib rakyat PB. Selasa ini (kemarin, red) Moana sedang menyampaikan soal pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Moana juga menyampaikan kepada negara-negara pendukung maupun NGO yang sedang mendukung. Selain itu, Moana juga sedang mendorong agar Papua Barat segera melakukan referendum ulang. “Dia sampaikan ke dunia internasional melalui meja PBB, tanggal 4 Maret 2014 di Jenewa Swiss. MSG ini yang memutuskan Moana itu pergi mewakili untuk bicara soal Papua Barat. MSG memutuskan Moana mewakili berpidato untuk kedua kalinya, sementara pidato pertama dilakukan tanggal 16 September 2013,” ujar Sadrak Kudiai.  KNPB Wilayah Nabire atas nama Semesta Rakyat dan Bangsa Papua Barat, menyatakan sikap kepada pemerintah Bangsa Indonesia dan kepada seluruh pendukung Papua merdeka di seluruh internasional. Pertama, pemerintah NKRI diminta segera mengaku pelanggaran HAM yang dilakukan pada tahun 1969 hingga 2014. Kedua, Pepera pada tahun 1969 dilakukan hanya sepihak tak melibatkan orang Papua maka tak sah perlu digugat kembali. Ketiga, pemerintah SBY-Boediono membuka ruang untuk rakyat Papua Barat segera selenggarakan self determination Referendum di tanah Papua. Keempat, melalui media rakyat Papua Barat (KNPB) rakyat Papua Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Mr. Moana Carcasses siang malam tanpa mengenal lelah dan berpidato yang kedua memperjuangkan untuk nasib rakyat tertindas di Papua Barat.Sementara itu, dalam siaran pers KNPB Wilayah Nabire, dituliskan, berdasarkan fakta sejarah panjang Bangsa Papua, status wilayah Papua Barat dan status politik West Papua telah direkayasa.  Ketika Bangsa Papua mempersiapkan diri untuk membentuk suatu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri pada tahun 1961.Demi kepentingan kekuasaan politik blok timur dan blok barat serta ekonomi internasional, maka hak politik Bangsa Papua di atas negeri Papua Barat dikorbankan. Persekongkolan ini dilakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB lewat New York Agreement 15 Agustus 1962, Perjanjian Roma 30 September 1962, Pelaksanaan Pepera 1969 dan disahkan hasil Pepera dalam sidang tahunan PBB 15-19 Desember 1969, tanpa melibatkan orang Papua Barat dan sanggahan dan melalui protes yang bertubi-tubi, dengan demikian diakomodir dalam Resolusi PBB No. 2504.Bunyi pasal 22 Resolusi PBB No. 2504 adalah “Indonesia membangun Papua Barat, mempersiapkan SDM lewat pendidikan selama 25 tahun, dengan bantuan dana setiap tahun Rp. 25 juta USD dari pemerintah AS, melali Bank Dunia.  Setelah 25 tahun kemudian diberikan hak untuk penentuan nasib sendiri sesuai dengan aturan internasional. (ros)