NABIRE - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan Dan Holktikultura Provinsi Papua Hendro Wibowo mengatakan masalah kekurangan dan keterlambatan pupuk bagi para petani bukan saja terjadi di Kabupaten Nabire, tetapi merata di semua daerah, termasuk 29 kabupaten/kota Provinsi Papua.   Kata Hendro kepada media ini, disela-sela pembukaan Rakornis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten/Kota se Provinsi Papua di Guest House Rabu (19/11), untuk pengadaan pupuk bersubsidi tahun 2014 sangat berkurang, sehingga dengan pengalaman yang ada ini diharapkan pada tahun 2015 pengusulan pupuk bersubsidi petani akan ditambah. Untuk bertambahnya pupuk subsidi petani ini, lanjut Hendro, data kelompok petani yang dikenal dengan sebutan Rencana Devenitif Kebutuhan Kelompok(RDKK) sebagai acuan utama. “Dari RDKK inilah akan diketahui kebutuhan 1 Ha lahan padi atau kedelei dengan berapa kilo kebutuhan pupuk yang akan digunakan,” terangnya. Tambahnya, dengan data RDKK  yang dibuat oleh para kelompok tani di masing-masing kabupaten/kota, maka kita akan mengetaui berapa banyak pupuk yang akan digunakan dan kapan pupuk itu digunakan sesuai musim tanam yang telah disepakati oleh para petani untuk menghindari keterlambatan pupuk disaat musim tanam. Dan perlu dipahami, imbuhnya, selain acuannya RDKK, kebutuhan pupuk itu harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari bupati/walikota dan selanjutnya juga harus ada SK Gubernur, yang itinya menyetujui kebutuhan pupuk untuk tahun 2015.   Mengingat, akhir hendro, terkait kebutuhan pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun tidak sama. Tahun 2014 contohnya, tidak sama dengan jumlah kebutuhan pupuk tahun 2013 lalu. Sehingga dengan pengalaman kekurangan pupuk di tahun 2014 ini, maka kita mencoba mengajukan pupuk bersubsidi yang cukup banyak dan tentunya dilakukan berdasarkan RDKK dari masing-masing kelompok di setiap daerah atau kabupaten/kota se Provinsi Papua.(des)