NABIRE - Warga yang akan mengikuti ibadah memperingati 1 Desember 2013, sejak pagi mulai berkumpul di Oyehe, tepatnya berkas Kantor DPRD Nabire. Kegiatan badah pun dimulai jam 09.00 WIT. Pdt. Marthen Suu, S.Th yang memimpin ibadah dalam khotbahnya mengemukakan beberapa hal terkait dengan kehidupan masyarakat Papua. Kata Pendeta Marthen, orang Papua selama puluhan tahun hidup dalam penindasan, penderitaan, bahkan pembunuhan yang terus terjadi hingga kini. "Kerinduan umat Tuhan di Tanah Papua ini, hidup damai, bebas dan merdeka. Tuhan tidak mau umatnya menderita, terbelenggu dalam penindasan atas nama pembangunan, penembakan, pembungkaman ruang demokrasi. Hari ini, Tuhan mau umatnya bebas, keluar dari semuanya ini," tuturnya.Statemen politik yang dibacakan Ketua Panitia, Gunawan Inggeruhi, diawali dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena atas tuntunan dan pernyertaannya ibadah dapat dilaksanakan. Gunawan mengatakan, dalam Pembukaan UUD 1945, jelas tertera kata merdeka. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” “Bunyi alinea pertama UUD 1945. Terus kenapa harus larang kami ibadah," ujarnya sembari menerikan yel-yel Papua dan masa sambut dengan kata merdeka.Dalam pidato politik, Gunawan Inggeruhi menyatakan, rakyat Papua Barat berjuang untuk merdeka menentukan nasib sendiri, bukan berjuang menuntut pembangunan dan kesejahteraan.Koalisi Nasional Rakyat Papua Barat Kabupaten Nabire (KNRPBKN) menyatakan, menolak isi perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan isi Perjanjian Roma 30 September 1962, sehingga tetap menolak integrasi Papua ke dalam Indonesia 1 Mei 1963 dan menolak hasil plebisit 1969 karena penuh dengan manipulasi, cacat hukum, dan cacat moral.Selain itu, meminta MSG segera daftarkan aplikasi WPNCL sebagai keanggotaan tetap di MSG demi keadilan dan perdamaian dunia serta eksistensi ras Melanesia di Tanah Papua. Meminta negara-negara Melanesia untuk memutuskan huungan kerja sama dengan pemerintah Indonesia sebagai suatu bentuk solidaritas rumpun Melanesia."Dari aspek sejarah dan hukum, tidak ada alasan lagi bagi Indonesia mempertahankan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dan Papua merdeka adalah sebuah hak yang tidak dapat digugat oleh siapapun di muka bumi ini," ujarnya.Statemen berikut, Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB bertanggung jawab atas kesalahan konspirasi politik integrasi Papua ke Indonesia yang berakibat matinya ratusan ribu nyawa tak berdosa masyarakat pribumi Papua Barat."Kami rakyat Papua Barat meminta kepada Majelis Umum PBB dan seluruh anggota Dekolonisasi PBB segera mengagendakan persoalan Papua Barat ke Komisi Dekolonisasi sesuai pidato Perdana Menteri Vanuatu Tuan Moana Calosil pada tanggal 28 September 2013 di hadapan Sidang Dewan Keamanan PBB," ujar GUnawan Inggeruhi membacakan statemen politik.Bangsa Papua Barat, lanjut dia, meminta Kerajaan Belanda turut bertanggung jawab atas manifesto 1 Desember 1961 yang akibatnya kemudian mengorbankan jutaan nyawa manusia Papua tak berdosa."Kami bangsa Papua Barat meminta kepada Majelis Umum PBB segera membentuk tim khusus untuk investigasi kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dari tahun 1961 hingga saat ini."Sebelum mengakhiri rangkaian ibadah pada pukul 14.00 WIT, KNRPBKN juga meminta media-media internasional dan pasukan perdamaian untuk ditempatkan di Papua Barat guna meminimalisir tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. (you/ist)