NABIRE – Peringatan Hari Bakti Rimbawan sekaligus Hari Hutan Internasional tahun 2014 tingkat Kabupaten Nabire dipusatkan di halaman Kantor Dinas Kehutanan Nabire, Rabu (19/3) kemarin. Peringatan dihadiri Setda Nabire, TNI, Porli, Muspida, BUMN/BUMD serta jajaran stafnya di Kantor Dinas Kehutanan.   Sambutan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang dibacakan Setda Nabire, Drs. Jhony Pasande, mengatakan, Hari Bakti Rimbawan pada tahun 2014 ini telah memasuki tahun peringatan ke-31. Thema peringatan tahun ini, “Semangat bakti rimbawan kita tingkatkan solidaritas menuju kehutanan yang baru.” Diharapkan dengan tema ini para rimbawan di seluruh Indonesia untuk terus berkiprah memberikan sumbangan dan bakti dalam pembangunan nasional dimanapun berada. Adapun peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2014, dengan tema “Hutan Kita Masa Depan Kita” sangat relevan bagi bangsa Indonesia dan seluruh rimbawan dalam upaya menjaga, melindungi, mengkonservasi, mereboisasi, menghijaukan dan mengusahakan hutan secara lestari dalam memberikan sumbangan nyata bagi hutan kita dan dunia untuk masa depan yang lebih baik. Bahkan Presiden RI pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan bulan menanam nasional tahun 2013, di Karangasem, Provinsi Bali, membentangkan spanduk “Menanam Selamanya.” Hari Bakti Rimbawan diperingati setiap tanggal 16 Maret bertepatan dengan lahirnya Departemen Kehutanan pada tanggal 16 Maret 1983. Pemerintah berkepentingan bahwa sumber daya hutang yang luas yang kita miliki harus diurus, dikelola, diusahakan, dikonservasi, dilindungi, direboisasi dan dihijaukan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan memakmurkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat relevan antara tema Hari Bakti Rimbawan dengan tema Hari Hutan Internasional tersebut.  “Saya melihat bahwa peringatan solidaritas rimbawan menuju kehutanan baru, bagaimana pembangunan kehutanan diarahkan ke pendekatan ekosentris yang menyeimbangkan manusia sebagai satu bagian dari mata rantai ekosistem yaitu, air, tanah, flora dan fauna. Mampu mengimplementasikan evaluasi jasa lingkungan hutan dan penegasan terhadap lokalitas/ pengetahuan lokal serta pengelolaan di tingkat tapak yang inklusif,” paparnya Untuk menuju Kehutanan Baru tersebut, harus disiapkan pra-kondisinya. Bagaimana menyusun kebijakan kehutanan yang mengedepankan dialog para pihak. Agar pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan menuju efisiensi penggunaan sumber daya alam termasuk hutan, yaitu mengubah pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan memasukan biaya lingkungan hidup dan sosial. Dengan demikian kita akan membutuhkan inovasi dan kreatifitas, pengetahuan, dan ketrampilan, kesetaraan dan akuntabilitas seluruh rimbawan bersama-sama dengan masyarakat luas. Pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan kuantitas, kompetensi dan perluasan harus dikaitkan dengan lingkungan alam dan sosial yang membutuhkan kualitas kerjasama yang inklusif. Para rimbawan harus mampu mengimplementasikan tanggung jawab keilmuan dan manajerialnya dalam proses perubahan menuju kehutanan baru. Di tataran nasional dan dunia, kita merasakan bahwa seluruh bangsa ingin hidup di sebuah planet yang mampu mendukung kehidupan yang berkecukupan sandang, pangan, energy dan air. Sebuah dunia yang tidak sesak dengan bencana, sekaligus bisa mensejahterakan lahir dan batin warganya.  Untuk itu berbagai konvensi digelar di bawah PBB seperti UNCCC, UNFF, UNCBD, dan sebagainya. Semangat dunia untuk memelihara bumi tetap ada, dan disitulah partisipasi rimbawan diperlukan. Tidak saja di tingkat lokal, tetapi juga di meja-meja perundingan Intenasional.  “Saya berharap bahwa di meja-meja perundingan tersebut juga, menggambarkan kepentingan kita di dalam negeri seperti memberi akses hukum dan pembiayaan yang inklusif melalui pembangunan Hutan Taman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Masyarakat Adat dan akses pembiayaan dana begulir melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Pembiayaan Hutan (BLU P3H) atau membiayai dana-dana perwakilan (Trust Fund) sebagaimana pengalaman rimbawan dalam pengembangan pembangunan jasa lingkungan di Hutan Lindung Sungai Wein, Balikpapan, Taman Nasional Bunaken, Rawa Dano-Banten dan DNS (Debt for Nature Swap) dengan pemerintah AS di Sumatera dan Kalimantan,” paparnya. Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan pembangunan kehutanan yang inklusif ini dapat dibagi dan sebagai good practice memcapai pertumbuhan dengan pemerataan. Upaya ini bisa menjadi platform pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam rangkaian pengentasan kemiskinan.  “Rimbawan Indonesia pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan saya, telah membuka jalan dan meletakan landasan yang kuat untuk mengatasi pembangunan yang belum berkeadilan. Pemberian akses yang luas di bidang hukum dan akses pembayaran bagi masyarakat miskin di dalam/ disekitar hutan layak dipertahankan dan diperluas kualitasnya dalam menuju kehutanan baru. Oleh karena itu tepat tema Hutan Kita adalah Masa Depan Kita untuk terus menjadi inspirasi, motivasi dan inovasi bekerja di kehutanan, baik di pusat dan daerah,” pungkasnya. (modes)