Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
206 artikel cocok dengan pencarian Anda.
“RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan yang disusun untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, tetapi RPJMD adalah komitmen pembangunan, arah kerja pemerintah daerah dan janji pelayanan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Yan Richard Pugu menjelaskan, dokumen RPPLH ditargetkan menjadi landasan utama bagi seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten dan kota se-Papua Tengah.
Menurut Hengki, pada perayaan Natal tahun sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa telah menyalurkan bantuan bagi sejumlah sekolah tinggi dan perguruan tinggi di wilayah Papua Tengah, meliputi Kabupaten Nabire dan Mimika.
Tiga Perdasus yang disetujui, yakni Perdasus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Orang Asli Papua, Perdasus tentang Standar Kompetensi atas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Masyarakat Hukum Adat serta Perdasus tentang Peradilan Adat.
Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, memberikan keterangan pers kepada awak media usai acara. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan khusus bagi anak-anak di daerah.
“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mengusung tema: ‘Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan’.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengatakan, rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen bersama yang telah disepakati pada 16 Juli 2026 bersama para gubernur se-Tanah Papua, dengan disaksikan unsur Majelis Rakyat Papua (MRP) serta kementerian dan lembaga terkait.
Kegiatan tersebut diikuti unsur Sekber tingkat provinsi dan empat kabupaten yang menjadi wilayah pilot project Program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh.
Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman dan evaluasi bagi pemerintah daerah mengenai tata kelola dana hibah bagi lembaga masyarakat, yayasan dan lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.