Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
17 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan proporsi alokasi DTI untuk Tahun Anggaran 2027.
“Kami dari Bank Papua, sesuai dengan komitmen dan amanat undang-undang, wajib menyiapkan anggaran CSR. Besaran dan peruntukannya selalu dibicarakan di dalam forum komite yang diputuskan bersama oleh komisaris, direksi dan divisi terkait,” ujar Matheus Althiberg Mual saat diwawancarai di Aula DPPKB Kabupaten Nabire, Kamis (17/9/2026).
Dinas Ketahanan Pangan (DKPN) Kabupaten Nabire pada tahun 2026 mengalokasikan bantuan berupa bahan pangan untuk penanganan dan percepatan penurunan stunting di 15 distrik yang ada di Kabupaten Nabire.
NABIRE - Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2025, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mencapai Rp 2,5 triliun lebih, tepatnya Rp 2.515.980.548.000. Dana transfer dari pusat ke Pemprov Papua Tengah ini berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Demikian data dari Kementerian Keuangan RI yang termuat dalam buku alokasi tahun anggaran 2025 untuk Provinsi Papua Tengah.
NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Kamis (19/12/24) menggelar Penyerahan DIPA Kementerian Lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025.
NABIRE – Kebutuhan PNS se-Provinsi Papua Tengah formasi tahun 2024 yang terdiri dari 8 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi, totalnya mencapai 5.647 orang. Total jumlah itu terbagi, alokasi kebutuhan PNS Pemprov Papua Tengah formasi tahun 2024 sejumlah 950 yang terbagi dalam formasi umum sebanyak 900 dan formasi tenaga kesehatan sebanyak 50. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Nabire sebanyak 200 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 1.000 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Paniai sebanyak 350 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Deiyai sebanyak 454 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Dogiyai sebanyak 1.000 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Puncak sebanyak 389 orang. Alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Intan Jaya sebanyak 457 orang. Dan alokasi kebutuhan PNS Kabupaten Mimika sebanyak 847 orang.
NABIRE - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia melalui Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD), Rabu (20/9) menggelar lokakarya (workshop) terkait penataan administrasi Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Nabire, kota Provinsi Papua Tengah.
NABIRE – KPU Provinsi Papua Tengah menggelar uji publik penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Papua Tengah pada Pemilu 2024. Uji publik yang digelar di Warung Makan Nusntara, Kamis (19/1/23) kemarin, mengundang perwakilan Pemprov Papua Tengah, TNI/Polri, perwakilan kejaksaan, berbagai tokoh, para pimpinan partai politik serta tamu undangan lainnya. Pertemuan dipimpin Pelaksana Tugas Ketua KPU Papua Tengah, Diana Dorthea Simbiak didampingi Komisioner Adam Arisoi.