Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
1758 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Reformasi birokrasi bukan sekadar tentang berapa banyak pejabat yang berganti, tetapi tentang seberapa baik pemerintah menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, dalam siaran pers, Minggu (6/9/2026), menyatakan informasi yang beredar tersebut merupakan berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Gubernur kunker dua kabupaten mulai pekan depan. Senin, tanggal 7 di Kabupaten Dogiyai, dan Selasa tanggal 8 di Deiyai,” ujar Emanuel dalam siaran pers, Jumat (4/9/2026).
Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kabupaten Dogiyai yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pada Rabu, (2/9/2026) pukul 10.00 WIT di Aula KSK Bukit Meriam Nabire.
Personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodap XVI Yahukimo Batalyon Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan Kantor KPU Lama, Jalan Miyaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 1 September 2026.
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,5 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Fase grup Piala Soeratin Papua 2026 kategori U-15 resmi berakhir dengan pesta gol SSB Cenderawasih Trikora. Mereka tampil dominan setelah membantai SSB Batik dengan skor telak 7-1 di Stadion Barnabas Youwe, Sentani, Rabu (2/9) sore.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerukan gerakan doa serentak dan puasa kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta elemen masyarakat lintas agama.
HUKUM pidana Indonesia kembali menghadapi ujian berat dalam menyelaraskan rasa keadilan masyarakat dengan kepastian hukum formal. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tuntutan dan ancaman pidana penjara maksimal secara absolut dikunci pada angka 10 tahun penjara, meskipun korbannya juga merupakan seorang anak.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perkara pembunuhan berencana di Kabupaten Nabire dengan pidana penjara selama 10 tahun.