Pencarian

“retribusi”

43 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Bapenda Nabire Kembali Dorong Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

NABIRE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire kembali mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan amanat UU nomor : 1 tahun 2022. Karena Raperda yang telah diajukan diharapkan berlaku pada tahun 2024 mendatang. Didorongnya Raperda pajak dan retribusi ini menindaklanjuti terbitnya Undang–Undang (UU) nomor : 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah beserta Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga terjadi perubahan Perda.

2 tahun yang lalu

Pemda Intan Jaya

Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim

SUGAPA - Selama ini porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Intan Jaya sangat kecil, yakni di bawah 1%. Hal ini menunjukan Intan Jaya masih butuh waktu yang panjang untuk mampu mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

3 tahun yang lalu

Pemda Intan Jaya

Pemkab Intan Jaya Gelar Finalisasi Raperda Pajak dan Retribusi

SUGAPA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, menggelar acara finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi. Finalisasi yang digelar Selasa (8/9/23) di Sugapa, dihadiri Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST diwakili Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si. Turut hadir pula narasumber dari Ditejen Keuangan Daerah Kemendagri.

3 tahun yang lalu

Pemda Intan Jaya

Penyusunan Raperda Pajak dan Retribusi Harus Dilakukan Secara Benar

SUGAPA – dalam proses penyusunan raperda pajak dan retribusi di Kabupaten Intan Jaya, harus dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST seperti disampaikan Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, saat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi, Selasa (8/9/23) di Sugapa.

3 tahun yang lalu

Nabire

Apapun Pajak dan Retribusi Harus Berdasarkan UU 1/2022

NABIRE - Apapun pajak dan retribusi daerah yang dikelola secara langsung oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, secara langsung berada di bawah payung hukum Undang–Undang (UU) nomor 2 tahun 2022.

3 tahun yang lalu

Nabire

Bupati Nabire Berikan Atensi Maraknya Ijin Miras dan Retribusi Palsu

NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, maraknya ijin Miras dan retribusi palsu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, untuk menanganinya dengan cara semua perijinan harus lewat satu pintu. Bupati Mesak meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire agar tidak lagi memberikan kelonggaran bagi oknum-knum ASN untuk melakukan atau membuat surat ijin paslu. Tetapi yang benar harus ada buki pembayaran yang sah dari pihak bank barulah ijin bisa diterbitkan.

3 tahun yang lalu

Nabire

Ditemukan Penagihan Pembayaran Retribusi Palsu di Ruas Jalan Poros Kimi Samabusa

NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire menjaga ketat pungutan pajak retribusi di setiap pengusaha agar tidak terjadi kebocoran di mana–mana dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ternyata juga masih ada oknum-oknum yang nakal.

3 tahun yang lalu

Pemda Dogiyai

Tempat Usaha Dibakar Berdampak Penerimaan Pajak Retribusi Daerah

DOGIYAI – Adanya peristiwa pembakaran terhadap tempat di sejumlah wilayah Kabupaten Dogiyai, berdampak terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, pajak dan restribusi di Kabupaten Dogiyai hasilnya nihil setelah terjadi kerusuhan Moanemani Dogiyai. Pasca pembakaran, pemilik kios rumah makan di Moanemani dan Bomomani Distrik Mapia mengungsi ke Nabire.

3 tahun yang lalu

Nabire

Atur Tagihan Retribusi Sampah, Para Lurah Dikumpulkan

NABIRE – Adanya penarikan retribusi sampah yang dilakukan kelurahan dengan nominal retribusi yang tak wajar, Dinas Lingkungan Hidup bersama Sekda Nabire memanggil dan mengumpulkan para lurah se kota Nabire di kantor Bupati, Rabu (21/9/22) pagi.

3 tahun yang lalu

Nabire

Komisi B Pertanyakan Penarikan Retribusi Melalui OPD Teknis

NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire mempertanyakan mekanisme penarikan retribusi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah ini. Apakah ada kewenangan bagi OPD teknis untuk menarik pajak.

3 tahun yang lalu