DPR Papua Tengah Dorong Regulasi OAP dan Hak Politik dalam Otsus
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Pencarian
9190 artikel cocok dengan pencarian Anda.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan IRT dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang digelar Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Hotel JDF, Karang Mulia, Nabire, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., serta tokoh rohaniwan Pdt. Pubelius Manuaron, S.Si. (Theol.), yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Pekerja Am (BP AM) Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah V. Jemaat Gereja Imanuel Kotalama, Kapolres, Forkopimda dan Ketua DPRK Nabire.
Tak hanya fokus pada aspek operasional, Satgas menerjunkan tim khusus untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para personel, yang dirangkai dengan aksi sosial humanis menyapa warga pedalaman Papua.
Geradus mengatakan, pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran kepala suku dalam mendorong perdamaian serta mengakhiri konflik yang selama ini telah menimbulkan korban.
Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., mengatakan aksi donor darah dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat maupun rumah sakit.
Tahap awal dimulai dengan FGD dan Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan serta Literasi Keuangan Dasar yang berlangsung di Balai Kampung Mandekman, Minggu (20/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum mempererat silaturahmi dan menjaga ikatan kekeluargaan antara prajurit aktif dengan keluarga besar para purnawirawan.
Langkah ini diharapkan memperkuat komunikasi dalam penyampaian aspirasi sekaligus membantu penanganan berbagai persoalan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulenus kepada sejumlah wartawan seusai pengukuhan para kepala suku dalam suasana adat di Nabire, Jumat (18/9/2026).