Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
154 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Jayapura,- Ketua MPR RI DR (HC) Zukifli Hasan, SE MM menegaskan masalah RUU Otsus Plus memang harus segera diselesaikan, sebab ada terjadi tumpang tindih kepentingan dalam perundang – undangan antara pusat dan daerah. ‘’Harapannya wajib diselesaikan, akan tetapi pemb
NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penataan regulasi yaitu rekonstruksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Dimana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua akan diimpleme
Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, sejak dilantik 9 April 2013 lalu. Dirinya akan melakukan evaluasi penggunaan 80 persen dana otonomi khusus Papua di 29 kabupaten/kota. “Kita ak
Jayapura - Dibawa pimpinan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP Papua/Papua Barat, DPR Papua/Papua Barat melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPR RI tentang Draft RUU Otsus Plus Di Tanah Papua. Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri Menk
NABIRE - Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Dalam rangka itu satu terobosan yang dilakukan oleh gubernur adalah memberikan 80 % dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kabupaten/kota. Dikemukakan Kadin Perindagkop Papua, Septian
NABIRE - Anggota DPRP Provinsi Papua, Harun Agimbau meminta kepada Gubernur Provinsi Papua dan 29 bupati/walikota yang ada di tanah ini untuk secepatnya mencari penyebab gagalnya Otsus di Tanah Papua. Karena hingga saat ini Otsus sudah berjalan 12 tahun lebih, namun sebagia
Jayapura - Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Herry Dosinaen mengatakan pihaknya sudah menerima draft UU Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada hari Rabu (4/12) di ruang kerjanya. Draft UU Pemerintahan
NABIRE – Kebijakan pemerintah pusat dalam merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013, secara khusus bagi 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, harus diberikan kesempatan dan prioritas khusus bagi putra putri asli Papua. Karena Undang–Undang nomor : 21 tahun 2001 t
NABIRE - Semua masyarakat yang ada di Tanah Papua mempunyai hak yang sama untuk dapat bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah. Selama ini semua kegiatan pertanian yang dibiayai dengan dana Otsus telah berjalan bagi semua petani. Dan telah dirasakan pem
Jayapura,– Dana Otonomi (Otsus) Kabupaten Mappi dipending sementara oleh Pemerintah Provinsi Papua. Karena, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaan dana Otsus sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy, menga