Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
157 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si melayangkan surat kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nabire. Surat tertanggal 27 September 2022 bernomor 800/278/SET itu berisikan perihal permintaan data honorer.
NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire mempertanyakan mekanisme penarikan retribusi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah ini. Apakah ada kewenangan bagi OPD teknis untuk menarik pajak.
NABIRE – Sebanyak 20 bangunan dan tanah yang ada di Kabupaten Nabire akan diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Perovinsi Papua Tengah. Dengan rincian, 17 tanah dan bangunan milik Pemerintah kabuapten Nabire yang akan dipinjampakaikan ke Provinsi Papua Tengah. Sedangkan 3 tanah dan bangunan merupakan aset Pemprov Papua yang ada di wilayah Kabupaten Nabire.
NABIRE - Jika kita ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tergantung hati nurani masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Karena di tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Nabire telah menargetkan PAD sebesar 29 milyar rupiah lebih.
NABIRE – Dinas Pekerjaan Umum bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Dogiyai hingga memasuki semester 2 tahun anggaran 2022 ini belum melaksanakan kegiatan fisik yang sudah direncanakan masing-masing OPD. Jangan mengerjakan fisik menjelang akhir tahun anggaran.
NABIRE – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Musa Malissa marah karena ada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi B melalaikan undangan dari DPRD. Karena dua pimpinan OPD, pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan tidak menghadiri undangan Komisi B untuk dengar pendapat antara Komisi dengan mitranya di Ruang Komisi B, Gedung DPRD Nabire, Rabu (15/6).
NABIRE - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat membahas bagaimana upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nabire. OPD terkait tentu harus bekerja keras, berdasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, jenis retribusi perizinan tertentu.
NABIRE – Saat apel gabungan PNS awal bulan Mei di halaman kantor Bupati Nabire, Senin (9/5/22) Bupati Mesak Magai, S.Sos, M.Si menyoroti sejumlah hal. Bupati Mesak meminta agar DPA yang sudah ada jangan sampai menjadi teks lagu di kantung pimpinan OPD. Bupati Mesak meminta agar DPA yang telah ada di tangan para pimpinan OPD, dibagikan ke masing-masing kepala bidang (Kabid) dan juga para staf sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) masing-masing bidang di OPD.
NABIRE - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf S. Pirade, ST, MT, mengatakan, untuk saat ini dibutuhkan sinergitas baik internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun OPD lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
NABIRE – Penarikan pajak daerah oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nabire. Kalau tidak sesuai dengan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, sudah menyalahi aturan. Karena, Perda lebih tinggi dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun Peraturan Bupati, dan Peraturan yang dikeluarkan kepala daerah harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, Perda.