Optimalisasi Tata Kelola KB Nabire
Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menyampaikan pengelolaan Alokon harus dilakukan secara profesional.

NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) secara resmi membuka kegiatan percepatan sistem tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) serta implementasi kesepakatan bersama empat kementerian dan lembaga. Acara penting ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Nabire pada Rabu, (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Kepala Bapperida Kabupaten Nabire yang diwakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Nabire serta para narasumber dan kepala perangkat daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menyampaikan pengelolaan Alokon harus dilakukan secara profesional.
“Pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi hingga pemantauan sangat penting demi menjaga ketersediaan di setiap fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah daerah menegaskan, pentingnya koordinasi yang solid antara instansi terkait dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi kekurangan stok di Puskesmas. Melalui implementasi kesepakatan bersama empat kementerian dan lembaga, pembagian tugas antarsektor diharapkan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi pertemuan formal, melainkan menghasilkan tindakan nyata. “Harus ada langkah konkret berupa perencanaan matang, keakuratan data, distribusi tepat sasaran serta pengawasan yang berkesinambungan,” tegasnya di hadapan para peserta.
Perhatian khusus juga diarahkan pada pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga di tiga zona wilayah Nabire tersebut mendapatkan hak pelayanan keluarga berencana yang adil dan merata.
Selain distribusi logistik, edukasi yang benar mengenai program KB juga menjadi prioritas utama. “Masyarakat perlu mendapat informasi yang akurat, dengan tetap menghormati hak setiap pasangan dalam memilih metode yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka,” tambah Wakil Bupati.
Menutup rangkaian sambutan, sekaligus membuka acara secara resmi, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi.
“Semoga kerja sama yang terjalin ini dapat memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya keluarga di Kabupaten Nabire yang sehat, berkualitas, sejahtera dan harmonis,” pungkasnya. (sam)
Bagikan artikel ini



