NABIRE – Masyarakat Taumi, Distrik Siriwo meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire agar mengganti Kepala Kampung (Kakam) dan Sekretaris Kampung (Sekam) Taumi. Sebab, kedua pejabat kampung itu tidak pernah ke kampung sejak dilantik hingga saat ini dan penggunaan dana kampung juga tidak jelas.Masyarakat Taumi juga meminta pemerintah daerah untuk meneliti kembali laporan penggunaan dana kampung selama tahun anggaran 2016 dan 2017. Karena, diduga laporan penggunaan dana Kampung Taumi hanya rekayasa Kakam dan Sekam untuk sekedar memenuhi pertanggungjawaban dana kampung.  Tokoh masyarakat Taumi, Zakeus Kakapa di Nabire Selasa (24/4), meminta kepada pemerintah daerah agar tidak memberikan dana kampung tahun anggaran 2018 dan selanjutnya untuk Kampung Taumi melalui Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), tetapi disalurkan melalui tim dari kampung untuk mengelola dana kampung. Karena, selama ini, masyarakat Taumi kurang menikmati dana kampung yang dikucurkan pemerintah setiap tahun anggaran.Kakapa yang baru turun dari Taumi bulan lalu mengungkap dana kampung untuk Kampung Taumi tahun anggaran 2016 sebesar Rp350 juta, bukti di lapangan hanya sebuah generator untuk penerangan masyarakat Taumi dan satu jembatan gantung dengan rotan di kampung. Tetapi, generator tersebut sudah rusak dan jembatan rotan sudah putus.Ia menambahkan, dengan dana kampung tahun anggaran 2016, Kepala Kampung Taumi membeli tanah di Tanjung Boratei. Tanah tersebut digarap untuk lahan kebun.Sementara dana kampung tahun anggaran 2017 lalu, Kakapa menjelaskan, masyarakat menyaksikan pembangunan rumah warga sebanyak 9 unit. Itupun, hanya 4 rumah yang selesai total sedangkan 5 rumah lainnya baru 50 persen.Sedangkan sisa lainnya dari Rp1,8 miliar yang diterima Kampung Taumi, ia mengungkapkan, masyarakat hanya menyaksikan adanya sebuah trombol milik Kakam dan Sekam yang ditangani orang luar Taumi untuk mendulang emas di Tanah Merah. Usaha penambangan rakyat inipun tidak berlanjut lama sehingga kini sudah macet bersamaan dengan terlantarnya pembangunan lima rumah warga.Oleh sebab itu, masyarakat Taumi menilai, laporan penggunaan dana kampung yang dilaporkan Kakam dan Sekam hanya rekayasa dari kota Nabire. Sebab kenyataan di lapangan, masyarakat tidak menikmati dana kampung karena kedua pejabat kampung ini tidak pernah ke Kampung Taumi. Masyarakat mempertanyakan, dana kampung yang diterima selama tahun anggaran 2016 dan 2017 dikemanakan, karena tidak pernah transparan dengan masyarakat setempat. (ans)