NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya mengoptimalkan berbagai program transmigrasi, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi umum, demi memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Langkah konkret tersebut dilakukan dengan menyampaikan aspirasi warga serta mengusulkan program strategis langsung ke kementerian terkait di tingkat pusat.

Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Nabire, Luther Untung, S.E., M.M., mengungkapkan potensi pengembangan transmigrasi di Kabupaten Nabire sangat besar dan selaras dengan program nasional Kementerian Transmigrasi.

“Program transmigrasi di Kabupaten Nabire itu banyak, dan sesuai dengan program yang ada di Kementerian Transmigrasi, banyak yang bisa kita lakukan di sini, salah satunya transmigrasi lokal,” ujar Luther saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Luther menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan dua proposal transmigrasi lokal yang berasal dari aspirasi warga Distrik Makimi (Lagari 4) serta Distrik Yaro (Kampung Sima).

Surat usulan Bupati Nabire tersebut diserahkan langsung ke Gubernur Papua Tengah, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Bina Kewilayahan dan Bangda), hingga Bappenas RI. Semua pihak telah menerima dokumen usulan tersebut dengan baik.

“Saya juga sudah menyampaikan hal ini ke Velix Wanggai melalui staf ahlinya. Sudah dua kali kami berdiskusi membahas transmigrasi lokal dan transmigrasi umum,” tambahnya.

Selain transmigrasi lokal, penanganan dan penguatan kawasan transmigrasi umum yang sudah menetap lama di Kabupaten Nabire juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Surat Bupati Nabire mengenai transmigrasi umum telah diserahkan ke Kementerian Transmigrasi dan Kemendagri. Pihak kementerian menyambut positif usulan tersebut dan bersedia memfasilitasi pertemuan daring melalui zoom bersama Bupati Nabire.

Usulan program ini mencakup berbagai wilayah pemukiman transmigrasi yang tersebar di Kabupaten Nabire, seperti Distrik Makimi Lagari 1, hingga 4, Distrik Nabire (Kelurahan Girimulyo dan Wonorejo), Distrik Nabire Barat (SP1, SP2, SP3), Distrik Wanggar (SPA, SPB, SPC), hingga kawasan di Distrik Yaro dan Distrik Yaur.

Menindaklanjuti koordinasi tersebut, Kementerian Transmigrasi mengharapkan Pemkab Nabire dapat mengalokasikan anggaran pendamping untuk menggelar sosialisasi regulasi serta penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) baru.

“Sosialisasi ini penting agar warga paham aturan transmigrasi dan pembentukan RKT baru Kabupaten Nabire bisa ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi yang ke-155 oleh kementerian,” jelas Luther.

Dengan diterbitkannya penetapan RKT dari Kementerian Transmigrasi, dana APBN dapat dikucurkan ke Kabupaten Nabire dalam bentuk kegiatan pembangunan kawasan, pelatihan hingga penyuluhan bagi masyarakat transmigran.

Salah satu program unggulan yang disiapkan melalui skema ini adalah Transmigrasi Patriot. Program ini memberikan kesempatan beasiswa pendidikan bagi anak-anak warga transmigran untuk berkecimpung dan berpraktik langsung di kawasan transmigrasi.

Luther berharap kesediaan alokasi anggaran oleh Bupati Nabire pada akhir tahun 2026 ini dapat merealisasikan penyusunan RKT baru, sehingga pelaksanaan program fisik maupun pemberdayaan dapat berjalan penuh pada tahun 2027.

“Ketika bapak bupati sudah mengalokasikan dana dan kita lakukan sosialisasi RKT baru, maka program-program tersebut nantinya bisa kita realisasikan di tahun 2027,” pungkasnya. (sam)