NABIRE - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan penulisan informasi dan komunikasi publik bagi para pegawainya, Senin (2/11/2026), di Kantor Dinas Kominfosantik Papua Tengah.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun dan menyampaikan informasi publik yang positif, akurat serta informatif, khususnya terkait berbagai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian media gathering dan coffee morning yang dilaksanakan pada pekan sebelumnya. Melalui program tersebut, Kominfosantik berupaya mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), terutama dalam bidang penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pelatihan menghadirkan dua narasumber dari kalangan praktisi media, yakni Pemimpin Redaksi Papuapos Nabire, Suroso dan Ketua Tim Penyiaran LPP RRI, Jodevri Panjaitan.

Sekretaris Dinas Kominfo Papua Tengah, Yohanes Ayer, saat membuka kegiatan mengatakan, pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk membekali pegawai dengan kemampuan dasar jurnalistik, terutama teknik menyusun berita yang baik dan benar.

Menurut dia, sebagian pegawai yang bertugas di bidang informasi dan komunikasi publik tidak memiliki latar belakang jurnalistik. Karena itu, pembekalan teknis diperlukan agar mereka mampu memproduksi berita secara mandiri sesuai kaidah jurnalistik.

“Ketika kita ditempatkan di Dinas Kominfo, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi publik, secara teknis kita juga harus memahami bagaimana menyusun berita. Sebab, menulis berita bukan hanya sekadar menulis, tetapi ada aturan dan standar yang harus diperhatikan,” katanya.

Yohanes menegaskan, penulisan berita tidak sekadar merangkai kalimat, tetapi harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP), penggunaan bahasa Indonesia yang baku, serta ketepatan informasi. Kemampuan tersebut, kata dia, merupakan bagian penting dari tugas pegawai di bidang informasi dan komunikasi publik.

Dalam pemaparan materi, Suroso menjelaskan penulisan berita harus berpedoman pada unsur dasar jurnalistik 5W+1H: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

Menurutnya, secara teknis rumusan dasar penulisan berita berlaku sama, baik bagi wartawan maupun instansi pemerintah. Namun, terdapat perbedaan pada ruang lingkup dan sudut pandang pemberitaan.

“Diskominfo sebagai bagian dari pemerintah memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan serta program pemerintah yang sedang dan akan dilaksanakan. Sementara wartawan bekerja dengan menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan menghadirkan beragam perspektif,” jelas Suroso.

Ia juga menerangkan, berita kegiatan pemerintahan yang dipublikasikan Diskominfo umumnya dapat disusun berdasarkan satu sudut pandang dan narasumber sesuai kebutuhan informasi. Sedangkan pemberitaan wartawan membutuhkan penggalian informasi dari berbagai sudut pandang dan narasumber untuk menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.

Pada sesi berikutnya, Jodevri Panjaitan yang akrab disapa Jefri, memberikan pembekalan tentang teknik wawancara, pencatatan informasi, pengambilan foto, hingga mengolah bahan liputan menjadi karya jurnalistik.

Untuk mengukur pemahaman peserta, kedua narasumber kemudian memberikan tugas praktik penulisan berita. Para peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan diminta menyusun berita berdasarkan materi yang telah disampaikan.

Jefri menilai, secara umum peserta mampu menyerap dan menerapkan materi pelatihan dalam praktik penulisan berita. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan, terutama menyangkut kualitas tulisan serta ketepatan sudut pengambilan gambar.

“Secara garis besar, tim yang kami bagi dalam tiga kelompok berhasil menyerap dan menerapkan materi yang kami berikan. Meskipun tentu kami evaluasi secara menyeluruh, baik dari penulisan maupun angle foto,” ungkapnya.

Selain materi teori, pelatihan juga mencakup praktik wawancara. Peserta diajarkan menyiapkan pertanyaan, teknik menggali informasi dari narasumber hingga mengolah hasil wawancara menjadi naskah berita yang runtut dan informatif.

Melalui pelatihan ini, Kominfo juga ingin mengukur perkembangan kemampuan pegawai sebelum memberikan tanggung jawab lebih besar dalam publikasi kegiatan pemerintah daerah.

Yohanes menekankan, setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses penyusunan yang baik, mengutamakan kebenaran dan akurasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. (amd)