NABIRE - Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) mendatangi dan menduduki halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah, Selasa (15/9/2026). Kedatangan mereka membawa tuntutan yang cukup tegas. Para pelajar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan dan pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis bagi pelajar di Papua Tengah.

Dalam orasinya, pelajar menilai pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua. “Pendidikan gratis lebih penting, manfaatnya jangka panjang untuk masa depan kami,” teriak salah satu pelajar dari atas mimbar aksi.

Selain persoalan biaya pendidikan, massa juga mempertanyakan pelaksanaan program MBG. Mereka menilai Papua memiliki potensi pangan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada program dari pemerintah pusat.

Bagi pelajar, persoalan pendidikan tidak sekadar menyangkut kegiatan belajar di ruang kelas, tetapi juga akses dan kesempatan untuk membangun masa depan. “SDM Papua harus ditingkatkan. Pendidikan gratis membuka kesempatan lebih luas bagi kami,” ujar peserta aksi.

Aksi berlangsung di halaman Kantor Disdikbud Papua Tengah ini, para pelajar secara bergantian menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pendidikan serta program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian.

Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, bersama jajarannya hadir di lokasi dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para pelajar. Sementara itu, aparat TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi sehingga penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman dan tertib.

Aksi tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan suara pelajar Papua Tengah yang meminta pemerintah melihat pembangunan SDM sebagai agenda penting. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan hari ini harus berjalan beriringan dengan investasi pendidikan untuk masa depan generasi Papua.

SPWP Wilayah Nabire Serukan Penghentian MBG, Desak Pendidikan Gratis Khususnya di Papua

Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dengan menyerukan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendorong penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnya di Papua, Selasa (15/9/2026).

Aspirasi tersebut disampaikan dengan mengusung tema ‘Hentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Berikan Pendidikan Gratis di Indonesia Khususnya di Papua’.

SPWP Wilayah Nabire menilai persoalan pendidikan masih menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Menurut mereka, akses pendidikan yang layak dan terjangkau merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan bagi seluruh anak Papua.

Dalam pandangan SPWP, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skala prioritas kebijakan dan anggaran agar pembangunan di Papua juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pendidikan.

Mereka mendorong agar pendidikan gratis dapat diwujudkan secara nyata, sehingga anak-anak Papua tidak mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan akibat persoalan biaya.

SPWP Wilayah Nabire juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan pelajar dan masyarakat untuk membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan generasi muda Papua.

Melalui penyampaian aspirasi tersebut, SPWP berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

SPWP menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci penting bagi masa depan generasi muda Papua. Karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah Papua.

Pantauan awak media di lapangan, penyampaian aspirasi SPWP Wilayah Nabire berlangsung di tengah perhatian masyarakat terhadap isu pendidikan dan pelaksanaan program pemerintah. Situasi di sekitar lokasi kegiatan terpantau (aman dan kondusif), sementara aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya pelajar menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah, khususnya menyangkut pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Papua. (amd/luk)