NABIRE — Pengelolaan keuangan daerah tak boleh menyisakan ruang bagi praktik korupsi. Pemerintah Kabupaten Nabire memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui sosialisasi antikorupsi yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Rabu (9/9/2026).

Bupati menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun budaya integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah.

“Sosialisasi antikorupsi bukan hanya kegiatan-kegiatan sebatas yang biasa, tetapi kita menyadari untuk menciptakan suatu kondisi berintegritas, bersih, transparan, akuntabel, profesional,” tegas Mesak.

Menurutnya, prinsip tersebut harus diterapkan sejak tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan hingga penyusunan pertanggungjawaban administrasi. Ketelitian sejak awal dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya persoalan dalam pengelolaan anggaran.

“Oleh sebab itu, saya berpikir positif mulai dari perencanaan kita, merencanakan anggaran kita dari perencanaan kemudian pengelolaan keuangan sampai pertanggungjawaban untuk administrasi, sehingga kita bisa bertanggung jawab,” ujarnya.

Mesak mengatakan, posisi Nabire yang kini menjadi bagian penting sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah turut membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang telah lama berjalan harus semakin diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia juga mengingatkan jajaran aparatur pemerintah daerah agar tidak menganggap pengawasan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, kehadiran lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Papua membuat proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin dekat.

“Sekarang ini BPK sudah berdiri sendiri untuk Provinsi Papua, sehingga kapan saja melakukan audit,” katanya.

Bupati menjelaskan, sosialisasi antikorupsi yang digelar kali ini merupakan salah satu bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten Nabire dengan Kejaksaan. Ia berharap seluruh aparatur mengikuti kegiatan tersebut secara serius dan menjadikan materi yang diperoleh sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja.

“Ini mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, yang memberikan pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.

Mesak berharap penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bermuara pada kepentingan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Nabire.

“Sama-sama serius mengikuti antikorupsi yang kita sosialisasikan pada hari ini, sehingga lebih menjadi sesuatu yang tujuan kita berpikir positif untuk meningkatkan kinerja kita di Kabupaten Nabire,” pungkasnya. (sam)