Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Nabire .
16230
Artikel
Dalam kegiatan bertema “Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua Meneguhkan Komitmen Suku Moor untuk Persatuan Papua Tengah” itu, masyarakat adat Suku Moor menegaskan komitmennya mendukung pembangunan pemerintah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menolak penyebaran hoaks yang dapat merusak persaudaraan.
Pemindahan tersebut ditandai dengan acara syukuran yang digelar di Gedung KNPI dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, tokoh masyarakat serta sejumlah tamu undangan.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Nabire, Marthen Toding, S.KM., M.Kes., menjelaskan kegiatan mulia ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Yohanes Aris Pakombong, SE., M.Si., menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta agar mampu merintis dan mengembangkan usaha mandiri.
Dalam sambutan tertulis Bupati Nabire yang dibacakannya, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 1705/Nabire atas penggunaan kantor baru tersebut.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.
Pendampingan diarahkan untuk mendorong aparatur pemerintah semakin tertib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi.
"Kondisi tim saat ini sangat baik, selama beberapa hari latihan kita jalani terus. Saya melihat ada kebersamaan yang begitu luar biasa sehingga sesi latihan pun bisa berjalan dengan baik," ujar Regi dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Kamis siang.
Menurut Hengki, pada perayaan Natal tahun sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa telah menyalurkan bantuan bagi sejumlah sekolah tinggi dan perguruan tinggi di wilayah Papua Tengah, meliputi Kabupaten Nabire dan Mimika.
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggar dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak menyusul ditetapkannya kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.