Daerah

Pendulangan Emas di Areal Freeport Berijin Atau Tak Berijin ?

TIMIKA – Pendulangan emas di areal PT. Freeport Indonesia di Timika, antara berijin dan tidak berijin. Dikatakan berijin tetapi tidak ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sedangkan dikatakan tidak berijin tetapi diperbolehkan dan dilindungi demi masyarakat. Hal ini seperti dikatakan anggota DPR Papua, John NR Gobai, dalam siaran persnya yang dikirim ke media ini, Kamis (18/7/24) kemarin.

Pj Gubernur Lantik 392 Pejabat Eselon II, III dan IV

NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM melantik sebanyak 392 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Provinsi Papua Tengah. Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (17/7/2024).

Pj Gubernur Buka Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Perempuan

NABIRE - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Ssos.,MM, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S,Sos.,M.KP, Selasa (16/07/24) bertempat di Aula Kodim 1705/Nabire, secara resmi membuka Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

NABIRE - Mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Staf Ahli Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos.,M.KP, Selasa (16/07/2024) membuka kegiatan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi.

BI Papua Bekerjasama dengan Pemprov Atasi Inflasi

NABIRE - Bank Indonesia (BI) cabang Papua, bekerjasama dengan Provinsi Papua Tengah mengatasi inflasi. Hal ini terkemuka pada saat jumpa pers bersama awak media yang ada di Papua Tengah belum lama ini.

UPT WCC Perempuan harus Ada di Papua Tengah

NABIRE - Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di rumah sakit, bahwa upaya untuk memberikan akses perlindungan bagi perempuan dapat berupa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berbasis rumah sakit yang memberi layanan komprehensif multidisiplin, bentuknya seperti Women Crisis Centre (WCC), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan lembaga sejenis lainnya.

Dinsos P3A PPT Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah (PPT) melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (16/07/24), bertempat di aula Kodim 1705/Nabire menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peduli Berbagi Bersama Satgas Yonif 753/AVT

Peduli berbagi bersama Satgas Yonif 753/AVT.

PUNCAK JAYA - Wujud kepedulian dan keakraban kepada masyarakat, Pos Kota Baru Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 753/AVT melaksanakan komsos dan berbagi bahan sargal di Kamlumg Igimbut, Distrik Pagaleme, Kab. Puncak Jaya, Selasa (16/07/2024).

Ribka Haluk Berpesan Para Bupati Perhatikan Masalah Pendidikan

NABIRE - Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, saat meresmikan Gedung Kuliah dan Laboratorium Komputer Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire berpesan kepada seluruh bupati di delapan kabupaten harus memperhatikan pendidikan secara serius.